Pengamat : Ahok Menang, Jokowi Aman

PERAWANGPOS -- Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai, posisi Presiden Joko Widodo dalam rangka persiapan Pilpres 2019 akan aman jika Basuki Tjahaja Purnama memenangkan Pilkada DKI 2017.

Menurut dia, calon yang memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 nantinya menentukan kekuatan Jokowiuntuk maju kembali dalam pilpres.

Sebab, pasangan calon penantang Basuki-Djarot Saiful Hidayat, mewakili kekuatan yang potensial menjadi lawan politik Jokowi.

Pasangan bakal calon yang dimaksud adalah Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

“Jokowi, menurut saya, Ahok (sapaan Basuki) harus menang supaya (posisi) Jokowi aman. Kalau Anies yang menang, ini sudah oposisi yang menang, lalu dia orang yang baru diberhentikan kan,” kata Hendri saat menghadiri talk show “Membangun Jakarta untuk Rakyat” yang diadakan DPP PAN, Rabu (19/10/2016).

“Apalagi kalau Agus yang menang, ini ngeri, karena Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) cuma butuh waktu dua tahun untuk come back (kembali),” sambung dia.

Maksud oposisi yang disebutkan Hendri merujuk pada partai politik pengusung Anies, yaitu Gerindra.

Sikap Gerindra dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini berseberangan dengan partai pengusung Basuki-Djarot yang juga partai pendukung Jokowi, yakni PDI Perjuangan.

Sementara itu, Agus dianggap membawa bendera Partai Demokrat yang didukung penuh oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga ayah kandungnya.

Dengan kondisi yang seperti itu, kata Hendri, ada kemungkinan pasangan Basuki-Djarot akan kompak bersama pasangan Anies-Sandiaga untuk mengalahkan Agus-Sylviana pada putaran pertama Pilkada DKI 2017.

Hal itu diprediksi dapat terjadi karena Agus merupakan calon yang tak disangka-sangka dan memiliki daya tarik tersendiri.

“Di periode awal ini, Ahok dan Anies bisa jadi sama-sama serang Agus, supaya dia enggak lolos ke putaran kedua,” tutur Hendri.

Sumber : Kompas

"Jakarta Menangkap Tikus !" Satu ekor, Rp 20 Ribu

PERAWANGPOS -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengkritik program pemerintah provinsi DKI Jakarta yang canangkan Gerakan Basmi Tikus. Apalagi program tersebut akan membayar masyarakat dengan Rp 20 ribu bila berhasil menangkap satu ekor tikus.

“Saya kira ini program yang sangat aneh dan janggal. Sebaiknya program ini dihentikan,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/10/2016). Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu ‎mengatakan, program menangkap tikuss diganjar Rp 20 ribu tentu akan direpresentasikann berbeda-beda.

Dirinya menilai, program tersebut akal-akalan dari Pemprov DKI apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada. “‎Menurut saya ini (program) akal-akalan. Ini bisa direpresentasikan berbeda-beda,” tutur Fadli Zon. Masih kata Fadli, untuk mencegah ‎interpretasi yang macam-macam, maka lebih baik program tangkap tikus dapat Rp 20 ribu itu dihentikan.

Dirinya mempertanyakan kemana petugas dari Pemprov DKI Jakarta yang bertugas membersihkan lingkungan. “Program itu bisa menimbulkan kecurigaan. ‎Tidak pernah sebelumnya orang diberikan kompensasi seperti itu,” kata Fadli Zon. Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan terobosan dengan menjalankan Gerakan Basmi Tikus.

Pemerintah akan membayar Rp 20 ribu untuk siapa pun yang berhasil menangkap satu ekor tikus. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, ide Gerakan Basmi Tikus dicetuskan oleh wakilnya, Djarot Saiful Hidayat. Gerakan itu diinisiasi karena merebaknya penyakit yang ditimbulkan dari tikus.

Binatang yang identik dengan lingkungan kotor dan penyakit itu, ditakuti akan menularkan virus Leptospirosis melalui air kencing tikus, kemudian masuk ke dalam genangan air. Apalagi, beberapa bulan ke depan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi hujan akan turun terus menerus. “Air kencing tikus membuat orang sakit. Apalagi musim hujan,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).

Sumber : Tribun

Para Tokoh Ini Protes Nama Mereka Dicatut Pendukung Ahok

PERAWANGPOS -- Baru-baru ini, sejumlah tokoh melakukan klarifikasi di akun twitter pribadinya.

Walikota Bandung Ridwan Kamil, Putri Presiden Aburahman Wahid, Yenny Wahid, dan Gubernur Papua Lukas Enembe kompak membantah fitnah yang disematkan oleh mereka mengenai pemberian dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

1. Ridwan Kamil
“Yang menolak Ahok karena ia Tionghoa adalah orang bodoh,” ucap Ridwan Kamil dalam sebuah meme yang ramai disebar di media sosial.

Merasa risih dengan kalimat yang bukan diucapkan olehnya. Ridwan Kamil pun memberikan klarifikasinya.

“Saya tidak pernah mengluarkan statemen/meme ini. Mohon siapapun yang membuat/menyebarkan agar menghentikan. Nuhun,” kata akun @Ridwankamil

2. Yenny Wahid
“Hanya orang yang berhati kotor yang tidak bisa menilai kebaikan Ahok,” ucap Yenny dalam sebuah meme yang ramai di twitter.

Merasa tak pernah mengatakan hal tersebut, Yenny pun membantah dengan lugas.

“Pemberitahuan: Saya tidak pernah mengatakan seperti yang disebut digambar,” kata akun @yennywahid.

3. Lukas Enembe
“Kalau non Muslim tidak boleh jadi Gubernur DKI atau Presiden Indonesia maka biarkan Papua Melanesia Merdeka,” kata Lukas dalam sebuah meme yang ramai beredar di sosial media.

Kesal disangkutpautkan, Lukas pun berikan jawaban tegas dan lugas.

“Saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya kepada masyarakat DKI dan masyarakat Papua. Bahwa saya sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan berkaitan dengan pilkada DKI. Apalagi dihubung-hubungkan dengan keinginan agar Papua merdeka jika Ahok tidak diijinkan jadi gubernur,” kata Lukas dalam keterangan persnya, Selasa (18/10/2016).

Sumber: Teropong senayan

Gubernur Papua : Saya Tak Pernah Mengeluarkan Pernyataan Apapun Terkait Pilkada DKI

PERAWANGPOS -- Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe merasa perlu memberikan klarifikasi berkaitan dengan berita dan meme tentang pernyataannya yang dihubungkan dengan “panasnya” Pilkada DKI Jakarta saat ini.

“Saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat DKI dan masyarakat Papua bahwa saya sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan berkaitan dengan Pilkada DKI, apalagi dihubung-hubungkan dengan keinginan agar Papua Merdeka jika Ahok tidak dijinkan jadi Gubernur”. ujar Lukas saat mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam kunjungannya ke Provinsi Papua, 17 Okrober 2016.

Lukas Enembe menjadi tidak nyaman dengan semakin viral-nya berita tersebut yang dikhawatirkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah terbangun dengan baik dan kokoh di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua. “sudah berkali-kali saya nyatakan bahwa NKRI harga mati bagi kami di Papua, jadi jangan ada yang mencoba merusak tatanan yang sudah kami bangun dengan baik di tanah ini. Kami tidak berpikir untuk merdeka, tapi saat ini kami hanya fokus pada bagaimana cara mensejahterakan rakyat yang hidup di atas tanah ini. ” tegas Enembe.

Gubernur melanjutkan bahwa kami bersama dengan rakyat Papua sangat senang dan gembira, Pemerintahan saat ini yang di pimpin oleh Bapak Jokowi sangat focus dalam membangun Papua. Sudah berkali-kali Pak Jokowi berkunjung ke Provinsi Papua dan ini menunjukkan bahwa beliau sangat ingin pembangunan Papua dapat berjalan dengan cepat, sambung Lukas Enembe. Saya tidak punya waktu untuk mengurusi soal Provinsi lain, apalagi soal DKI yang tentunya punya karakter permasalahan yang jauh berbeda dengan Papua. Saya hanya ingin focus bagaimana caranya membangun Papua menjadi lebih baik. Makanya saya tidak akan berhenti berjuang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang No 21 tahun 2001, karena kunci menuju kesejahteraan rakyat papua adalah dengan melakukan perubahan Undang-undang tersebut.

Sebagaimana yang berkembang saat ini, telah beredar berita dan meme seakan-akan Gubernur Papua memberikan pernyataan yang berkaitan dengan Pilkada DKI, yang menekankan bahwa “Kalau Non Muslim tidak boleh jadi Gubernur DKI atau Presiden Indonesia maka biarkan Papua Melanesia Merdeka”. “ Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa saya, Lukas Enembe, Gubernur Provinsi Papua tidak pernah sama sekali memberikan pernyataan seperti yang berkembang saat ini berkaitan dengan Pilkada DKI. Ini adalah kerjaan orang-orang yang tidak senang dengan apa yang telah kami capai di Papua dan mencoba memecah belah kami dengan saudara-saudara kami yang lain di tanah air Indonesia yang sangat kami cintai” tutup Enembe.

Sumber : gubernurlukasenembe.com

Tokoh Liberal pun Gentar Dengan Aksi Umat Islam. Denny JA ; "Ahok Jangan Ngomong Akan Bunuh Demonstran"

PERAWANGPOS -- Demonstrasi umat Islam menuntut proses hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah menghina Al Quran, meluas hingga seantero Nusantara.

Dipastikan, jika pihak kepolisian tidak segera memprosesAhok, gelombang anti-Ahok akan meluas melebihi aksi puluhan ribu umat Islam (14/10) di Balai Kota DKI Jakarta.

Ba’da Sholat Jum’at, puluhan ribu massa Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Bareskrim Polri, kemudian berpusat di Balaikota DKI Jakarta. Demo di Jakarta itu berlangsung damai, massa tidak melakukan tindakan vandalis sekalipun terjun dalam jumlah besar.

Tak hanya di Jakarta, aksi serupa yang digelar di sejumlah kota di Indonesia juga berlangsung damai.

Aksi damai umat Islam itu dipuji banyak pihak. Tak ketinggalan Pemimpin Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny J.A mengapresiasi aksi damai umat Islam.

Secara tidak langsung, Denny JA meminta Ahok untuk tidak mengeluarkan statement yang memprovokasi aksi massa. “Bisakah Ahok tak usah ngomong bunuh demonstran????” tulis Denny JA di akun Twitter ‏@DennyJA_WORLD.

@DennyJA_WORLD menyertakan tulisan bertajuk “Ahok: Bunuh Di Tempat Demonstran yang Anarkis” yang dirilis republika 14 Oktober 2014.

Ketika itu Ahok mengancam bunuh di tempat demonstran anarkhis. “Ini tugas pemerintah kalau ada kelompok bertindak anarkis dan justru mengancam nyawa banyak orang, saya minta petugas untuk tindak tegas, bila perlu bunuh di tempat sekalipun ada kamera TV menyorot,” kata Ahok, pada acara Pelaksanaan Revitalisasi Kring Serse Jajaran Polda Metro Jaya, di Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/10/2014).

Sumber : Twitter Denny JA

Warga Tionghoa Jakarta Akan Gelar Demo Anti Ahok

PERAWANGPOS -- Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menistakan agama dikecam dan mengganggu warga Tionghoa. Pernyataan tersebut juga telah keluar dari budaya Tionghoa yang selama ini telah hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama dan antar golongan. Karenanya, tak hanya demo anti Ahok, warga Tionghoa juga tidak akan memilih mantan Bupati Belitung Timur itu. “Tak hanya mendemo anti Ahok, tapi suara warga Tionghoa dipastikan juga tidak akan diberikan kepada Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Dulu warga Tionghoa bukan milih Ahok tapi memilih Jokowi di Pilgub DKI Jakarta 2014," ujar salah satu‎ tokoh Tionghoa Jakarta, Lius Sungkharisma kepada Harian Terbit, Senin (17/10/2016). Menurutnya, selama ada demo anti Ahok warga Tionghoa selalu ikut.

Bahkan pada aksi Jumat (14/10/2016) kemarin warga Tionghoa juga ikut serta. "Setiap demo anti Ahok pasti ikut turun ke jalan," tegasnya.

Dukung Agus-Sylvi

Sementara itu, Barisan Teman (Batas) mendeklarasikan diri untuk mendukung Agus-Sylvi, Minggu (16/10). Relawan ini merupakan lintas profesi dan kelompok.

Salah satu‎ tokoh Tionghoa Jakarta, Lius Sungkharisma mengaku, dirinya sudah sangat kecewa dengan kepemimpinan Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Saya akan pilih mas Agus dan Sylviana untuk memimpin DKI. Yang satu itu, Ahok sudah tidak perlu diurusin," kata dia dalam sambutannya, di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Lius yang dikenal vokal mengenai kepemimpinan Ahok itu, menegaskan bahkan bukan dirinya saja yang kecewa. Dia mengklaim, masyarakat Tionghoa lainnya juga turut kecewa. ‎Salah satu kekecewaan warga Tionghoa adalah saat Ahok membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta.

Menurut dia, warga Tionghoa kecewa karena uang mereka untuk membayar pajak, justru diselewengkan oleh Ahok. "Di sini tidak perlu lagi bicara Ahok jelek. Dia sudah tidak ada lagi yang suka. Biarin aja, biar saya yang ngomong," kata Lius. Karena itu, Lius mengklaim masyarakat Tionghoa akan memilih mendukung pasangan Agus Harimurti-Sylvi Murni. Dia bahkan mengundang pasangan tersebut untuk hadir dalam deklarasi warga Tionghoa di daerah Mangga Dua, dalam waktu dekat.

Ulama Internasional

Dilaporkan, kasus Ahok terkait Surat Al Maidah ayat 51 menjadi sorotan dunia Islam internasional. Ikatan Ulama Muslim Internasional (Rabithah Ulama Al Muslimin) mengecam penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok dan mendesak agar Gubernur DKI Jakarta itu diadili. “Ikatan Ulama Muslim Internasional mengutuk dan mengingkari penistaan Al Quran yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta dan menuntut pihak yang berwenang untuk mengadilinya,” demikian pernyataan Ikatan Ulama Muslim Internasional melalui akun Twitter, Jumat (14/10/2016).

Ikatan Ulama Muslim Internasional beranggotakan ratusan ulama dari berbagai negara. Di antaranya adalah Kuwait, Arab Saudi, Yaman, Sudan, Bosnia, Aljazair, Somalia, Bahrain, Turki dan sejumlah negara lainnya. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonsia (MUI) telah mengeluarkan sikap resmi terkait ucapan Ahok seputar Surat Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu.

MUI menyatakan bahwa Ahok telah menghina Al Quran dan menghina ulama. Karenanya MUI merekomendasikan Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber : Konfrontasi

Tak Percaya Imigran China Akan Dimanfaatkan Ahok Untuk Pilkada DKI? Ketum HMI Beberkan Bukti

PERAWANGPOS -- Semua pihak harus mewaspadai banyaknya imigran asal China di Jakarta untuk mencegah terjadinya kecurangan proses Pilgub DKI Jakarta 2017. Sangat dimungkinkan, imigran China tersebut akan dimanfaatkan oleh salah satu pasangan untuk memenangkan Pilgub DKI dengan cara-cara yang tidak demokratis.

Seruan itu disampaikan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mulyadi P. Tamsir (13/10).

Isu itu bukan isapan jempol. Tanpa maksud menebar isu SARA, Mulyadi mengungkapkan fakta di lapangan terkait “merajalelanya” imigran China di Jakarta. Mulyadi sempat bertemu dengan beberapa orang beretnis Tionghoa, namun jenis kulitnya sangat berbeda dengan etnis Tionghoa Indonesia. Mereka menjual souvenir bercorak Tionghoa.

“Wanita itu tanpa bicara sedikitpun. Wanita itu memegang kertas kecil berukuran sekitar 20 cm x 10 cm bertuliskan “MOHON MAAF SAYA TIDAK DAPAT BERBICARA DAN TIDAK MENDENGAR, KAMI MEMBAWA SUVENIR UNTUK KAMI JUAL SEHARGA 30.000 -50.000 RUPE,” beber Mulyadi.

Menurut Mulyadi, di tempat yang sama, datang wanita remaja berusia dibawah 20 tahun, memegang kertas dengan warna dan ukuran serupa dan menjinjing tas serta mengenakan jenis sepatu dan warna yang sama dengan wanita yang pertama.

Mulyadi memastikan bahwa wanita tersebut tidak bisu dan tuli, tetapi tidak dapat berbicara bahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, karena mereka baru datang ke Indonesia dari negara Cina dan belum bisa berbahasa Indonesia.

“Kejadian tersebut hendaknya jadi perhatian kita semua, bahwa saat ini telah berkeliaran imigran China di Jakarta. Mereka tengah berjuang mencari uang dengan menjual suvenir dan berpura-pura bisu dan tuli agar tidak diajak bicara dan diinvestigasi oleh masyarakat,” ungkap Mulyadi.

Terkait banyaknya imigran China di Jakarta Mulyadi menyerukan agar warga Jakarta memeriksa identitas pasport atau KTP apabila bertemu dengan orang dengan ciri-ciri yang sama dan motif serupa seperti yang diungkapkan Mulyadi.

“Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kecurangan proses pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jika kita biarkan, maka sangat dimungkinkan akan dimanfaatkan oleh salah satu pasangan untuk memenangkan pemilihan gubernur dengan cara-cara yang sangat tidak demokratis,” pungkas Mulyadi P. Tamsir.

Sumber : Intelijen

Walau Ahok Sudah Minta Maaf, Parpol Pendukung Ahok Akan Jadi Musuh Bersama

PERAWANGPOS -- Pelecahan terhadap Al Quran yang dilakukan cagub DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan berpengaruh negatif terhadap citra partai politik pendukung Ahok di Pilgub DKI 2017.

Penegasan itu disampaikan pengamat politik Ahmad Yazid (10/10) menanggapi permintaan maaf Ahok yang telah melecehakan Al Quran, khususnya surat Al Maidah ayat 51.

“NasDem, Hanura, Golkar, PDIP, yang tergabung dalam pendukung Ahok akan menjadi musuh rakyat, khususnya umat Islam, karena pernyataan Ahok yang melecehkan Al Quran,” tegas Ahmad Yazid.

Menurut Yazid, partai pendukung yang hanya ‘diam’ pun bisa dianggap sebagai musuh rakyat dan umat Islam. “Semua akan mengecam sikap partai-partai pendukung Ahok. Partai pendukung seolah-olah membiarkan provokasi SARA yang dilontarkan Ahok,” jelas Yazid.
Tidak saja umat Islam, kata Yazid, warga non Muslim juga menentang pernyataan Ahok, karena bisa memperkeruh hubungan baik antar umat beragama. “Tokoh Kristen, Tionghoa sudah bereaksi keras terkait pernyataan Ahok,” papar Yazid.

Tak hanya itu, kata Yazid, keberadaan Ahok justru akan memperuncing hubungan antara Islam dan non Islam. “Berbagai pernyataan kontroversi bisa memicu hubungan tidak baik umat Islam dengan non muslim,” papar Yazid.

Di sisi lain, Yazid menilai, permintaan maaf Ahok tidak begitu saja dipercaya rakyat dan umat Islam. “Ahok itu sudah terbiasa untuk berbohong, walaupun sudah minta maaf, rakyat Jakarta masih menganggap partai pendukung itu musuhnya,” pungkas Yazid. [Pp]

Sumber : Intelijen

Berikut Hasil 3 Lembaga Survei Pilkada DKI

PERAWANGPOS, Tiga survei terbaru menyebut elektabilitas cagub incumbent DKI Basuki T Purnama (Ahok) di angka kisaran 30 persen. Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa mengaku tak percaya elektabilitas Ahok bisa menurun drastis.

Seperti diketahui, Gerindra merupakan partai seteru Ahok di Pilgub DKI ini. Gerindra pun memilih mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dibanding mantan kadernya itu.

Sebelum 3 pasangan muncul, termasuk Agus Harimurti-Sylviana Murni, elektabilitas Ahok masih berada di kisaran 40 sampai 50 persen lebih. Namun terbaru, survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Denny JA menyatakan elektabilitas Ahok-Djarot berada di angka 31,4 persen. Kemudian survei dari Media Survei Nasional (Median) menyebut elektabilias pasangan yang diusung empat partai itu sebesar 34,2 persen.

PolMark Research Center (PRC) PolMark Indonesia pimpinan Eep Saefulloh Fatah baru saja merilis survei mereka kemarin, Rabu (5/10). Elektabilitas Ahok-Djarot dari survei ini berada di angka 31,9%.

Namun hasil survei tiga lembaga itu sangat berbeda jauh dari hasil survei Populi Center yang rilisnya berlangsung hari ini. Elektabilitas Ahok-Djarot saat ini tak turun terlalu jauh dari sebelumnya, yakni 45,5 persen.

"Pada saat di LSI itu saya tidak percaya. Tidak mungkin Ahok turun luar biasa sekali. Apalagi Ahok tidak mungkin sedrastis itu penurunannya," ungkap Desmon saat dihubungi, Kamis (6/10/2016).

Desmon melihat ada sejumlah lembaga survei yang tidak obyektif. Ia pun menduga ada kepentingan pihak tertentu dengan melibatkan lembaga-lembaga survei tersebut.

"Tim survei ini sebetulnya memprovokasi apa gimana, tim survei tidak cermat. Ada kepentingan. Apakah LSI, PolMark. Jangan-jangan hanya mainan para calon untuk membuat pendukung menjadi radikal. Kalau seperti itu, jadi kepentingan umum yang dirugikan," sebut Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Menurut Desmon, Gerindra tak terlalu mengandalkan hasil survei terkait pilkada ataupun pemilihan umum lainnya. Sebab hasil survei disebutnya belum tentu sesuai dengan hasil akhirnya.

"Survei hanya memberi harapan saja. Kami rapat di Gerindra, kami dari dulu tidak terlalu percatya dengan survei. Itu komparatif saja," kata Desmon.

"Survei bagus pun belum tentu hasilnya sama. Jadi lebih pada ikhtiar dan berusaha maksimal," tutupnya.

Sumber : detik.com
Ket. Foto : Ilustrasi

Ini Susunan Tim Pemenangan Anies - Sandiaga

PERAWANGPOS -- Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno telah selesai menyusun tim pemenangan.

Tim disusun di Menara Karya, jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan hari ini, Kamis (29/9/2016). Selain nama politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera yang kemarin sudah ditetapkan sebagai Ketua Tim Pemenangan, ada nama Boy Sadikin. Boy yang baru saja mengundurkan diri dari PDIP itu diangkat menjadi Ketua Tim Relawan.

Mardani sebelumnya sempat diwacanakan untuk menjadi cawagub bagi Sandiaga Uno. Namun di last minute, Gerindra dan PKS akhirnya memutuskan perombakan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai cagub DKI dan Sandiaga sebagai cawagub. Penunjukkan Mardani ini telah melalui pembicaraan antara Anies dan Sandiaga Uno. Juga Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Berikut ini susunan Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Ketua Tim Pemenangan : Mardani Ali Sera
Ketua Relawan : Boy Sadikin

Wakil Ketua :
1. Edhi Prabowo (Gerindra)
2. Syakir (PKS)

Sekretaris :
1 Syarif (Gerindra)
2. Iis Sumirat (PKS)
3. Agung Yulianto (PKS)

Bendahara :
1. Satrio Dimas Adityo (Gerinra)
2. Nasrullah (PKS),
3. Novita Dewi (Relawan Sandi)

Bidang Teritori dan Jaringan
Ketua : Chaerudin (PKS)
Wakil Ketua : Arif Rahman (Gerindra)

Bidang Logistik:
Ketua : Husni Tamrin (Gerindra)
Wakil Ketua : Karyatin (PKS)

Bidang Media
Ketua : Hartono (PKS)
Wakil Ketua : Hilman Yusak (Gerindra)

Sumber : PKSiana

Hati-Hati Pengguna Akun Sosial, Bisa Dipidana! Ini Poinnya

PERAWANGPOS, JAKARTA - Kalau mau meng-upload hal-hal aneh apalagi menyinggung pihak lain di media sosial, kini sudah perlu waspada. Sebab, Polri kini lebih mengetatkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial apalagi dalam menjaga ketertiban pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 terutama DKI Jakarta

Juru Bicara Polri Kombes Pol Rikwanto mengatakan, media sosial kini dipergunakan sebagai alat kampanye para calon yang akan bertarung di Pilgub DKI maupun pendukungnya. Dari pantauan Korps Bhayangkara saat ini, situasinya cenderung memanas.

Masih hangat cenderung panas. Kategorinya hangat panas karena antusiasme masyarakat luar biasa untuk menelusuri, mengikuti dina mika pilkada DKI," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2016).

Lebih lanjut Rikwanto mengatakan, media sosial memang rawan disalahgunakan pada masa kampanye. Banyak akun palsu yang menyebarkan kebohongan maupun provokasi. Polri tidak akan tinggal diam manakala ditemukan hal-hal yang mengarah pada unsur pidana itu.

"Kita akan tetap kejar. Kita akan telusuri. Kita tangkap apabila ada unsur pidana di dalamnya," tegas dia. Namun, tugas Polri tidak hanya menangkap maupun menghukum para penyebar ujaran kebencian itu.

Anggota kepolisian di lapangan juga melakukan penyuluhan, apa yang dimaksud ujaran kebencian sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015. Adapun bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dimaksud ini dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong.

Semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. "Kita lakukan preventif agar mereka tidak terbawa arus menyebarkan berita bohong. Apalagi sebarkan sebuah hasutan atau kebencian kepada ras, agama, dan etnis tertentu," jelas Analis Kebijakan Madya Di humas Polri itu. "Polda Metro, Mabes Polri, dan Polda lainnya siap kawal Pilkada, hate speech berlebihan," kata Rikwanto.

Sumber: Riaupos.co

PPP, PKB, PAN dan Jokowi, Pecah Atau Strategi Politik?

PERAWANGPOS -- Meskipun PPP, PKB, dan PAN berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo yang notabenenya diusung oleh PDI-Perjuangan. Namun, untuk urusan Pilgub DKI Jakarta, mereka justru bersebrangan dengan tidak mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai, kalau ketiga parpol tersebut memang dari awal tidak ada komitmen politik untuk berkoalisi jangka panjang.

Jadi tidak heran, lanjut Asep, bila PPP, PKB, dan PAN terlihat ada jarak untuk urusan Pilgub DKI Jakarta ke Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP.

“Karena ketiga partai itu (PPP, PKB, dan PAN) berkoalisi jangka pendek, hanya untuk bisa dipermulus segala kebijakan pemerintah di parlemen seperti Undang-Undang dan pengawasan. Diluar itu, seperti Pilkada sudah tidak ada kepentingan sama sekali,” kata Asep seperti dilansir TeropongSenayan, Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Terlebih, lanjut Asep, komitmen jangka pendek itu hanya sampai 2019. Maka itu, agar semua bisa berjalan mulus,Jokowi memberi kursi menteri kepada PPP, PKB, dan PAN agar pemerintahan Jokowi bisa berjalan dengan baik.

“Tiga parpol ini mendukung pemerintahannya, bukan Jokowi-nya. Sebagai koalisi Pilpres, tak ada transaksi yang berkuasa,” ucapnya.

Berbeda dengan halnya, kata Asep, sikap Golkar yang justru mendukung Presiden Joko Widodo secara personal, dan bukan kepada pemerintahannya. Dan hal ini dinamakan dengan komitmen jangka panjang, walaupun PDI-Perjuangan sendiri belum tentu akan mengusung Jokowi kembali di Pilpres 2019 mendatang.

“Kalo Golkar itu komitmen politik jangka panjang. Karena Golkar tau, tak ada figur untuk Pilpres nanti. Maka, ada barter politiknya untuk mengamankan segala kebijakan Jokowi diparlemen,” jelasnya.

Sumber : Teropong Senayan

Ruhut : "Hati-hati Sama Ruhut, Kalo Aku Nyanyi Bisa Gawat Kalian!"

PERAWANGPOS -- Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyarankan agar Ruhut Sitompul yang tidak mendukung pasangan Agus-Sylvi untuk mundur dari partai. Ruhut pun menolak. "Demokrat bukan partaiku yang pertama tapi Demokrat partaiku yang terakhir. Kalau dipecat, aku tetap pakai di dadaku lambang Demokrat. Aku membesarkan partai, jangan bilang dibesarkan partai," kata Ruhut saat dihubungi, Rabu (28/9/16).

Ruhut tetap pada pendiriannya untuk mendukung cagub petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai akan menang di Pilgub DKI 2017. Menurut Ruhut, imbauan mundur itu akibat Partai Demokrat tidak berani memecatnya. "Aku tahu kenapa mereka enggak berani pecat aku. Karena karamlah partai ini kalau Ahok menang.

Nanti kadernya yang paling hebat dia pecat karena enggak dukung calon dari parpolnya, ternyata menang. Jadi semua kebakaran jenggot," ungkap anggota Komisi III DPR ini. "Masih banyak amunisi aku. Hati hati sama Ruhut. Gawat kalau aku 'nyanyi'," sambung Ruhut sambil tertawa. Meski sudah digeser dari jabatan koordinator juru bicara partai, Ruhut meyakini dia masih disayang oleh Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan ayah Agus dan Ibas.

Sindiran balasan pun dia lempar ke Ibas. "Kau bisa kebayang bagaimana Republik ini bisa maju, apalagi parpol kalau cara berpikirnya seperti tukang parkir. Jangan berpikir tukang parkir. Hanya tukang parkir yang pekerjaannya bilang 'mundur mundur kiri kanan stop'. Hahaha," ujar Ruhut.

Sebelumnya, Ibas pun mengisyaratkan agar kader PD yang memiliki perbedaan pandangan dengan partai untuk mengambil sikap tegas. Yakni untuk mengundurkan diri dari Demokrat atau menempuh jalan lain. "Namun saya yakin kecintaan Saudara Ruhut yang telah berjuang dan menjadi bagian dalam membesarkan Partai Demokrat tidak pernah pudar pada partai yang disayanginya," ujar Ibas dalam keterangan tertulisnya.

Sumber : LensaBerita

PKS dan Gerindra Sepakat Mengusung Anies dan Sandiaga ke DKI 1

PERAWANGPOS - Dinamika politik berubah sangat cepat jelang pendaftaran cagub-cawagub DKI pada Kamis (23/9) kemarin. Partai Gerindra dan PKS akhirnya mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Apa alasan PKS setuju tak usung kader sendiri di Pilgub DKI?

"Politik tidak linier, selalu ada perubahan konstelasi sehingga kita harus merespons situasi yang berubah tersebut dengan tepat sekaligus proporsinal," ucap Presiden PKS Sohibul Iman kepada detikcom, Sabtu (24/9/2016).

Sohibul mengatakan dalam menentukan cagub-cawagub, PKS mengutamakan dua hal yaitu spirit kebersamaan satu poros dan prospek kemenangan. Atas spirit itulah PKS dengan kesepahaman bersama Gerindra rela melepas cawagub ke pihak lain.

"Pihak yang dijajaki di antaranya Ustad Yusuf Mansyur, Yoyok Sudibyo, Agus Harimurti, Anies Baswedan, dan lain-lain dengan pertimbangan dan strategi yang tidak bisa saya sampaikan di sini," papar Sohibul.

"Dari semua ikhtiar tersebut juga kami mendiskusikan dengan intensif terkait kemungkinan Yusril-Sandi," imbuhnya.

Namun dari berbagai pertimbangan itu akhirnya Gerindra dan PKS setuju mengusung Anies Baswedan sebagai cagub dan Sandiaga Uno sebagai cawagub di Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Tentu ini ijtihad politik dalam batas ruang dan waktu yang ada kami menganggap itu ijtihad paling optimal," terang Sohibul.

Sohibul yakin dan berharap keluarga besar PKS memahami hasil ijtihad ini. Tentu tidak bisa memuaskan semua pihak, dan tidak terlepas dari kekurangan.

"Tapi dengan semangat kebersamaan untuk menyukseskan hasil ijtihad ini, Insya Allah kekurangan-kekurangan tadi akan bisa kita sempurnakan menuju kemenangan," kata Sohibul.

Sumber: Detik.com

Presiden PKS! Prabowo Restui Mardani

PERAWANGPOS - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyampaikan pencalonan Mardani Ali Sera sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta didukung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mardani dicalonkan sebagai cawagub dan dipasangkan dengan kader Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Menurut dia, pencalonan Mardani ini telah dikomunikasikan dengan Majelis Syuro PKS serta Ketum Gerindra Prabowo pada Selasa malam, 6 September kemarin.

"Ya saya sampaikan bahwa pencalonan saudara Mardani sebagai cawagub memang sudah kita komunikasikan antara saya, Majelis Syuro, dengan ketua umum Gerindra sekaligus pembina Gerindra, Pak Prabowo, itu terjadi pada Selasa malam tanggal 6," jelas Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).

Sohibul mengatakan, cawagub DKI haruslah orang yang mampu dan berpotensi menandingi calon dari pejawat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena itu, PKS pun menunjuk Mardani sebagai cawagub berpasangan dengan Sandiaga Uno.

"Dengan beragam pertimbangan akhirnya kita mencalonkan kader internal kita, pada waktu itu pak Prabowo ditemani oleh saudara Sandi, dan pak Prabowo menyatakan menerima pencalonan saudara Mardani ini," kata dia.

Menurutnya, saat ini pun PKS dan Gerindra akan melakukan deklarasi resmi kedua pasangan tersebut sebelum batas waktu pendaftaran cagub dan cawagub. PKS, kata dia, akan fokus melakukan sosialisasi pencalonan ini kepada struktur dan kader PKS di DKI.

Sumber: Republika.co.id

PDIP Pastikan Usung Calon Sendiri Pada DKI

PERAWANGPOS, PDI Perjuangan memastikan mengusung calon sendiri di Pilkada DKI 2017 karena menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri, kata Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.

Berbicara kepada wartawan di Balai Kota, kemarin, Djarot menjelaskan keputusan tersebut didapat dari proses panjang atas analisis dinamika politik yang berkembang.

“Kami pastikan PDIP akan mengusung calon sendiri,” kata Djarot.

Dia enggan berspekulasi nama pasangan calon yang akan diusung oleh PDIP, karena hal itu menjadi wewenang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. “Tunggu saja. Sabar,” katanya.

Namun demikian, menurut Djarot, partainya tidak menutup keinginan partai lain bergabung dengan PDIP untuk mengusung pasangan calon dari partai tersebut.

“Memilih pasangan calon bukan orang per orang tapi menyatukan dua orang menjadi satu,” katanya.

Kemarin, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia mengumumkan hasil survei yang menempatkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai sosok yang mampu mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI 2017.

Sumber: Rimanews.com

Inilah Profil Cawagub DKI Doktor Mardani

PERAWANGPOS, Ramah, tutur kata yang tersusun rapi dan murah senyum. Itu kesan pertama yang ditangkap dari sosok Mardani Ali Sera. Mardani, begitu ia intim disapa, lahir di Jakarta pada 9 April 1968 dari pasangan M. Ali Sera dan Rohati. Anak betawi asli ini menghabiskan masa kecilnya di Galur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Mardani sangat lekat dengan kehidupan Jakarta. Ia mengenyam pendidikan pendidikan dasar di SD Negeri 08 Tanah Tinggi, Jakarta pada 1981, pendidikan menengah di SMP Negeri 71, Jakarta Pusat yang diselesaikan pada 1984 dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Jakarta atau SMA Boedoet pada 1985-1987. Selama itu pula Mardani kerap meraih juara umum, dan semasa SMA ia menjabat ketua kerohanian Islam (Rohis).

Di jenjang perguruan tinggi, Mardani lulus program sarjana Teknik Mesin Universitas Indonesia 1994. Selama di kampus 'jaket kuning' tersebut, Mardani aktif di Koperasi FTUI dan aktif di bidang komunikasi media sebagai jurnalis FTUI. Sementara itu, pendidikan pasca sarjana dan doktoral, Mardani menempuh pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia, yang diselesaikan pada 2000 (Master of Engineering) dan 2004 (Philosophiae Doctorate) dengan jurusan yang sama yakni teknik mesin. Selain itu, ia juga mendapat kesempatan Program RI Lemhannas Pendidikan Reguler Angkatan XLIV 2010. Di bidang pendidikan ini, Mardani telah membuat 17 karya ilmiah.

Malang melintang di dunia kerohanian Islam dan jenjang pendidikan tinggi, membuat Mardani ikut andil dalam pendirian Partai Keadilan (kini PKS) pada tahun 1999 pasca reformasi bergulir.

Jabatan Struktural di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipegang oleh Mardani antara lain:

2005 - 2010 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Administrasi DPP PKS
2010 - 2011 Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS
2010 - Sekarang Anggota Majelis Syuro PKS
2011 - 2014 Ketua DPP PKS Bidang Koordinasi Kehumasan
2015 - 2016 Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS
2016 - Sekarang Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS

Pengalaman dan penugasan kepartaian di luar negeri antara lain;

2005 Menjadi delegasi DPP PKS dalam menghadiri Konvensi Nasional Partai Buruh Australia.
2006 Mewakili DPP PKS dalam program Youth Political Exchange Program dengan Kementerian Luar Negeri Selandia Baru di New Zealand
2007 Mengikuti kursus Political Party Develeopment Program di Canberra Australia
2008 Menjadi Da’i utusan DPP PKS ke Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Arab Saudi untuk mensosialisasikan konsep pembangunan umat madani.
2009 Menghadiri pertemuan internasional yang dilaksanakan oleh Islamic Human Right Commission di London, Inggris.
2010 Mengikuti kursus pendidikan Lemhannas angkatan 44 utusan DPP PKS.
2011 Menjadi da’i untuk muhibbah dakwah ke Amerika Serikat (Chicago, New York, Los Angeles, Wisconsin, Illinois, Indiana).
2011 Per 20 Oktober 2011 dilantik menjadi Anggota DPR RI, mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Kab. Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) untuk periode 2009 – 2014.

Pria yang menikah dengan Siti Oniah pada 8 September 1991 dan kini telah dikaruniai 9 orang anak ini menjadi dosen di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta sejak tahun 1996 sampai sekarang. Pada tahun 2005 – 2007 menjabat sebagai Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat UMB.

Berkebun adalah salah satu hobi Mardani setelah membaca. Baginya berkebun itu menyegarkan dan melegakan. Menanam tanaman baginya perlu rasa kasih sayang dan melihat tanaman tumbuh mulai tunas kecil hingga daun hijau adalah sebuah kebahagian yang wah.

Mardani memiliki prinsip hidup "Terus belajar untuk mengenal Allah agar kian dekat denganNya. Untuk kemudian melayani masyarakat".

Sumber: pks.id