Ust, Markarius Anwar, ST Melantik DPRa PKS Se- Tualang

PERAWANGPOS, SIAK-Mesin Kepartaian PKS terus berjalan walaupun pemilu masih 3 tahun lagi, tidak terkecuali BPH PKS Kecamatan Tualang Mentaja secara continiu TOP (Training Oreantasi Partai) dan sekaligus Pelantikan seluruh DPRa PKS Kec. Tualang di Markaz Dakwah Tualang pada sabtu (22/10).

Pada acara ini turut hadir Bendum DPW PKS Ust. Markarius Anwar,ST dan BPH DPD PKS Siak yang diwakili Wakil Ketua dan Sekretaris DPD PKS Siak. Dalam sambutan yang disampaikan Sekretaris DPD PKS Ust. Muhammad Soleh,ST bahwa kehadiran kita ditempat ini, Allah SWT menjadikan hati kita bersatu dalam iman. Dan persatuan itu harga yang tidak bisa dinilai dengan uang.

Pembekalan tentang Kepartaian, materi TOP adalah Syumuatul Islam bersama Ust Eko dan Wawasan Kepartaian bersama Ust. Markarius Anwar, ST sekaligus Pelantikan 9 DPRa PKS Kecamatan Tualang dengan menyerahkan Plang DPRa.

Ust. Markarius Anwar,ST menyampaikan dan memaparkan beberapa keberhasilan PKS dalam Pemerintahan baik di provinsi maupun di daerah-daerah untuk infrastruktur dan birokrasi pungkasnya./rls

Gamawan Fauzi : "Ketua KPK Juga Terlibat Pengadaan e-KTP"

PERAWANGPOS -- Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, menyeret sejumlah nama pejabat negara yang merestui proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. Salah satunya adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Agus Rahardjo, yang kini menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gamawan mengatakan itu seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Jakarta pada Kamis malam, 20 Oktober 2016. Pada November tahun 2009 atau sebelum proyek e-KTP dimulai, kata Gamawan, program pengadaan e-KTP dilaporkannya kepada Wakil Presiden. Itu karena perintah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengamatkan selambat-lambatnya lima tahun setelah diterbitkan, pemerintah harus menyediakan nomor induk kependudukan untuk masyarakat. "Mulai dari situlah, Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan menteri-menteri lain, lalu diangkat dengan Keputusan Presiden," kata Gamawan.

Dalam Keputusan Presiden itu, jelas disebut siapa para pejabat yang terlibat. Soalnya proyek itu memakai anggaran besar dengan skema tahun jamak atau multiyears. Namun dia tak menyebut nomor dan tahun Keppresnya. "Ketua tim pengarah saat itu Pak Djoko Suyanto (mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan), saya wakil, terus dibentuk panitia teknis dari 15 kementerian untuk mendampingi. Lalu saya lapor kepada KPK, saya presentasi di sini. Saya minta KPK untuk mengawasi di sini, kemudian KPK meminta supaya ini didampingi oleh LKPP, waktu itu Pak Agus (Rahardjo) kepalanya," kata Gamawan.

KPK Percepat Penyelesaian Kasus Korupsi e-KTP Gamawan juga mengaku meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendampingi. Setelah Rancangan Anggaran Dasar proyek selesai, Kementerian Dalam Negeri meminta audit lagi kepada BPKP. Setelah proses di DPR selesai, diteken Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, dana proyek itu cair. Kemudian tender e-KTP berjalan.

Meski begitu, Gamawan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit proyek itu setiap tahun. Saat itu belum ada masalah. Bahkan, ketika tender proyek dipermasalahkan dan masuk ke pengadilan karena dugaan persaingan usaha yang tidak sehat, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bersih alias tak ada pesaingan kotor. "Tiba-tiba ada pernyataan dari KPK ini ada kerugian, saya tidak tahu," kata Gamawan.

Gamawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman. Dalam proyek yang berujung korupsi senilai Rp2 triliun itu, penyidik juga menjerat mantan Direktur Pengelolaan Administrasi Informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kemendagri, Sugiharto.

Sumber : VIVA.co.id

Direktur Puspol : " Dua Tahun Berkuasa, Raport Jokowi Merah"

PERAWANGPOS -- Selama dua tahun berkuasa, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pantas mendapatkan rapor merah. Kesalahan “administrasi” Jokowi terkait bongkar pasang jabatan Arcandra Tahar turut menyumbang rapor merahJokowi-JK.

Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Puspol Indonesia, Ubedilah Badrun (20/10). “Meskipun merahnya mendekati angka 6, yaitu 5,7. Angka mendekati 6 tersebut disumbang oleh salah satu indikator demokrasi yaitu soal kebebasan (freedom),” kata Ubedilah Badrun.

Menurut Ubedillah, jika diukur dengan rasio gini maka rapor ekonomi Jokowi-JK juga merah. “Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan, pada 2016, ketimpangan sudah mencapai angka 0.41- 0.45, dan jika sudah mencapai 0.5 sudah memasuki kesenjangan sosial yang berbahaya,” jelas Ubedillah.

Ubedillah mengungkapkan, pengangguran usia muda juga meningkat. Indikatornya, tingkat pengangguran tertinggi ternyata pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan persentase 9,84 persen, meningkat dari 9,05 persen pada tahun sebelumnya (BPS,2016). “Dari segi utang negara juga merah,” tegas Ubedillah.

Soal utang negara, kata Ubedillah, meskipun memberi suntikan permodalan APBN, tetapi pembayaran cicilan yang mencapai Rp 398,107 triliun membebani APBN. Ini seperti gali lobang tutup lobang saja.

“Lebih dari itu, menunjukan inkonsistensi pemerintah terhadap janjinya sendiri yang tertuang dalam Trisakti dan Nawa Cita yang ingin mewujudkan kemandirian ekonomi,” pungkas Ubedillah.

Sumber : intelijen

Pengamat : Ahok Menang, Jokowi Aman

PERAWANGPOS -- Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai, posisi Presiden Joko Widodo dalam rangka persiapan Pilpres 2019 akan aman jika Basuki Tjahaja Purnama memenangkan Pilkada DKI 2017.

Menurut dia, calon yang memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 nantinya menentukan kekuatan Jokowiuntuk maju kembali dalam pilpres.

Sebab, pasangan calon penantang Basuki-Djarot Saiful Hidayat, mewakili kekuatan yang potensial menjadi lawan politik Jokowi.

Pasangan bakal calon yang dimaksud adalah Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

“Jokowi, menurut saya, Ahok (sapaan Basuki) harus menang supaya (posisi) Jokowi aman. Kalau Anies yang menang, ini sudah oposisi yang menang, lalu dia orang yang baru diberhentikan kan,” kata Hendri saat menghadiri talk show “Membangun Jakarta untuk Rakyat” yang diadakan DPP PAN, Rabu (19/10/2016).

“Apalagi kalau Agus yang menang, ini ngeri, karena Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) cuma butuh waktu dua tahun untuk come back (kembali),” sambung dia.

Maksud oposisi yang disebutkan Hendri merujuk pada partai politik pengusung Anies, yaitu Gerindra.

Sikap Gerindra dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini berseberangan dengan partai pengusung Basuki-Djarot yang juga partai pendukung Jokowi, yakni PDI Perjuangan.

Sementara itu, Agus dianggap membawa bendera Partai Demokrat yang didukung penuh oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga ayah kandungnya.

Dengan kondisi yang seperti itu, kata Hendri, ada kemungkinan pasangan Basuki-Djarot akan kompak bersama pasangan Anies-Sandiaga untuk mengalahkan Agus-Sylviana pada putaran pertama Pilkada DKI 2017.

Hal itu diprediksi dapat terjadi karena Agus merupakan calon yang tak disangka-sangka dan memiliki daya tarik tersendiri.

“Di periode awal ini, Ahok dan Anies bisa jadi sama-sama serang Agus, supaya dia enggak lolos ke putaran kedua,” tutur Hendri.

Sumber : Kompas

FH : "Saya Tahu Kenapa KPK Takut Usut Sumber Waras, Reklamasi & Teman Ahok"

PERAWANGPOS -- Fahri Hamzah:

1. Mengulas sebuah wawancara ketua KPK di #MajalahTempo. #StopPungli #StopKorupsiBesar

2. Ini kata2 Agus Raharjo ketua KPK. Mari simak.

A. Nasib @IrmanGusman_IG karena peristiwa sedetik pembawa uang.

B. Penyidik sudah disuruh lapor temuan korupsi #SumberWaras

C. #OffBudget sudah jelas melanggar tapi belum berani memutuskan.

D. Sunny tak lagi dicekal karena bukan PNS. Lalu Fatona dkk itu apa?

E. Penerimaan uang @temanAhok hanya ditelusuri?

F. Aguan sudah dilepas Cekalnya dan ketua KPK gak mau dikutip.

G. Ketua KPK hanya berdoa mudah2 kasus @temanAhok tidak berhenti.

H. Gubernur DKI, siapapun dia telah menguntungkan orang lain. Mana tindak lanjut?

I. Diskresi Gubernur bisa dipidana kalau menyimpang dan korupsi. Mana TIndak lanjut?

3. Menarik mengutip langsung wawancara ketua KPK itu karena dari jauh orangnya nampak lurus.

4. Tetapi orang lurus belum tentu berani apalagi jika kaki dan tangannya dipegang orang lain.

5. Jelas dalam wawancara ini pimpinan KPK tidak lagi berani dan independent.

6. Terlalu banyak OffTheRecord sebanyak OTT dan sadap menyadap. KPK tidak pernah transparan.

7. Saya sudah tahu kenapa KPK takut bongkar dugaan korupsi #SumberWaras #Reklamasi dan #TemanAhok

8. Tetapi orang tidak akan percaya sampai DPR resmi melakukan angket dan investigasi terbuka.

9. Temuan BPK pun telah dilecehkan dan dilepeh begitu saja. Sayangnya DPR lagi sakit gigi.

10. Saya tahu bagaimana komisioner KPK menyandera perkara. Dan para anak buah Mondar-mandir bingung semua.

11. Akhirnya semua dinego. Hukum kini bergetar di saku para penerima uang kecil (hanya kasus kecil yang diburu –red).

12. Tapi hukum kini tidur pulas di ladang pembantaian kekayaan negara dan pengrusakan alam.

13. Rakyat semua wajib tahu tentang tebang pilih yang melelahkan ini.

14. Sebab korupsi paling besar dan berbahaya adalah korupsi kesadaran publik. #StopKorupsiBesar

15. Negara ini hari-hari menjadi panggung hiburan orang yang frustrasi dengan keadaan.

16. Negara seperti lahan pembalasan dendam orang yang kecewa. Tapi hasilnya apa?

17. Jadi, negara ada sepertinya untuk sekedar jadi penanda bahwa masalah ada.

18. Dan aparat hukum yang berkhianat pada cita2 hukum dan keadilan terus mendapat pujian dan tepuk tangan.

19. Karena bagi penonton yang penting asik dan yang penting ada adegan tegang.

20. Korupsi dan Pungli adalah adegan tegang panggung Indonesia kita hari ini.

21. Apakah kita akan menikmati adegan ini bergantian sampai akhir zaman?

22. Wallahualam....

Sumber : Twitter FH

Para Tokoh Ini Protes Nama Mereka Dicatut Pendukung Ahok

PERAWANGPOS -- Baru-baru ini, sejumlah tokoh melakukan klarifikasi di akun twitter pribadinya.

Walikota Bandung Ridwan Kamil, Putri Presiden Aburahman Wahid, Yenny Wahid, dan Gubernur Papua Lukas Enembe kompak membantah fitnah yang disematkan oleh mereka mengenai pemberian dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

1. Ridwan Kamil
“Yang menolak Ahok karena ia Tionghoa adalah orang bodoh,” ucap Ridwan Kamil dalam sebuah meme yang ramai disebar di media sosial.

Merasa risih dengan kalimat yang bukan diucapkan olehnya. Ridwan Kamil pun memberikan klarifikasinya.

“Saya tidak pernah mengluarkan statemen/meme ini. Mohon siapapun yang membuat/menyebarkan agar menghentikan. Nuhun,” kata akun @Ridwankamil

2. Yenny Wahid
“Hanya orang yang berhati kotor yang tidak bisa menilai kebaikan Ahok,” ucap Yenny dalam sebuah meme yang ramai di twitter.

Merasa tak pernah mengatakan hal tersebut, Yenny pun membantah dengan lugas.

“Pemberitahuan: Saya tidak pernah mengatakan seperti yang disebut digambar,” kata akun @yennywahid.

3. Lukas Enembe
“Kalau non Muslim tidak boleh jadi Gubernur DKI atau Presiden Indonesia maka biarkan Papua Melanesia Merdeka,” kata Lukas dalam sebuah meme yang ramai beredar di sosial media.

Kesal disangkutpautkan, Lukas pun berikan jawaban tegas dan lugas.

“Saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya kepada masyarakat DKI dan masyarakat Papua. Bahwa saya sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan berkaitan dengan pilkada DKI. Apalagi dihubung-hubungkan dengan keinginan agar Papua merdeka jika Ahok tidak diijinkan jadi gubernur,” kata Lukas dalam keterangan persnya, Selasa (18/10/2016).

Sumber: Teropong senayan

Fahri Hamzah : "Dua Tahun Berkuasa, Prestasi Jokowi Hanya Sekelas Risma Dan Ridwan Kamil"

PERAWANGPOS -- Mencermati dua tahun Joko Widodomenduduki kursi Presiden RI, banyak kalangan memberikan berbagai evaluasi dari sudut yang berbeda-beda.

Politisi PKS Fahri Hamzah menilai, Jokowi memimpin RI masih dengan “gaya kota”, dan belum masuk skala negara. Bahkan, Jokowi belum nampak beda dibandingkan dengan kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

“#2tahunjokowi ini masih memimpin dengan gaya kota..belum masuk skala negara. Maafkan, belum nampak beda dengan Risma atau RK ini semua terlalu diseret ke bawah.. Padahal ini negara adalah organisasi raksasa..kita adalah bangsa terbesar ke-4 setelah RRC, India dan USA….#2tahunjokowi,” beber Fahri Hamzah di akun Twitter ‏@Fahrihamzah.

Fahri juga menyoal jargon “Revolusi Mental” yang diusungJokowi di awal kekuasaannya. “Skala Presiden tidak nampak merombak sesuatu yang sejak awal ditunggu-tunggu. Misalnya #RevolusiMental justru semakin tidak terdengar setelah #2tahunjokowi,” tulis ‏@Fahrihamzah.

@Fahrihamzah juga menulis: “Kita menunggu sebuah revolusi sejak awal tapi yang datang adalah basa basi…#2tahunjokowi.”

Sebelumnya, mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, juga mengevaluasi kepemimpinan Jokowi setelah dua tahun berkuasa.

“Dua tahun Pemerintahan Jokowi berhasil meresmikan 95 persen projek infrastruktur pemerintahan sebelumnya. Sementara spesialis gunting pita,” sindir Andi Arief di akun Twitter @AndiArief_AA.

Menurut Andi Arief, Jokowi telah gagal membangun infrastruktur. Untuk menutupinya, Jokowi banting stir serukan pemberantasan pungutan liar (pungli). “Gagal membangun infrastruktur, Jokowi banting stir berantas pungli. Sesekali difoto membawa payung,” tulis @AndiArief_AA.

Secara khusus Andi menyoal pembangunan pembangkit listri di era Jokowi. “Satu-satunya yang sedang ditunggu Jokowi untuk diresmikan karena dibangun dari awal di jamannya adalah Tol Lampung. Kalau pembangkit listrik nol,” tegas @AndiArief_AA.

Sumber : Twitter FH