Pengamat : Ahok Menang, Jokowi Aman

PERAWANGPOS -- Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai, posisi Presiden Joko Widodo dalam rangka persiapan Pilpres 2019 akan aman jika Basuki Tjahaja Purnama memenangkan Pilkada DKI 2017.

Menurut dia, calon yang memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 nantinya menentukan kekuatan Jokowiuntuk maju kembali dalam pilpres.

Sebab, pasangan calon penantang Basuki-Djarot Saiful Hidayat, mewakili kekuatan yang potensial menjadi lawan politik Jokowi.

Pasangan bakal calon yang dimaksud adalah Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

“Jokowi, menurut saya, Ahok (sapaan Basuki) harus menang supaya (posisi) Jokowi aman. Kalau Anies yang menang, ini sudah oposisi yang menang, lalu dia orang yang baru diberhentikan kan,” kata Hendri saat menghadiri talk show “Membangun Jakarta untuk Rakyat” yang diadakan DPP PAN, Rabu (19/10/2016).

“Apalagi kalau Agus yang menang, ini ngeri, karena Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) cuma butuh waktu dua tahun untuk come back (kembali),” sambung dia.

Maksud oposisi yang disebutkan Hendri merujuk pada partai politik pengusung Anies, yaitu Gerindra.

Sikap Gerindra dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini berseberangan dengan partai pengusung Basuki-Djarot yang juga partai pendukung Jokowi, yakni PDI Perjuangan.

Sementara itu, Agus dianggap membawa bendera Partai Demokrat yang didukung penuh oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga ayah kandungnya.

Dengan kondisi yang seperti itu, kata Hendri, ada kemungkinan pasangan Basuki-Djarot akan kompak bersama pasangan Anies-Sandiaga untuk mengalahkan Agus-Sylviana pada putaran pertama Pilkada DKI 2017.

Hal itu diprediksi dapat terjadi karena Agus merupakan calon yang tak disangka-sangka dan memiliki daya tarik tersendiri.

“Di periode awal ini, Ahok dan Anies bisa jadi sama-sama serang Agus, supaya dia enggak lolos ke putaran kedua,” tutur Hendri.

Sumber : Kompas

"Jakarta Menangkap Tikus !" Satu ekor, Rp 20 Ribu

PERAWANGPOS -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengkritik program pemerintah provinsi DKI Jakarta yang canangkan Gerakan Basmi Tikus. Apalagi program tersebut akan membayar masyarakat dengan Rp 20 ribu bila berhasil menangkap satu ekor tikus.

“Saya kira ini program yang sangat aneh dan janggal. Sebaiknya program ini dihentikan,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/10/2016). Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu ‎mengatakan, program menangkap tikuss diganjar Rp 20 ribu tentu akan direpresentasikann berbeda-beda.

Dirinya menilai, program tersebut akal-akalan dari Pemprov DKI apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada. “‎Menurut saya ini (program) akal-akalan. Ini bisa direpresentasikan berbeda-beda,” tutur Fadli Zon. Masih kata Fadli, untuk mencegah ‎interpretasi yang macam-macam, maka lebih baik program tangkap tikus dapat Rp 20 ribu itu dihentikan.

Dirinya mempertanyakan kemana petugas dari Pemprov DKI Jakarta yang bertugas membersihkan lingkungan. “Program itu bisa menimbulkan kecurigaan. ‎Tidak pernah sebelumnya orang diberikan kompensasi seperti itu,” kata Fadli Zon. Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan terobosan dengan menjalankan Gerakan Basmi Tikus.

Pemerintah akan membayar Rp 20 ribu untuk siapa pun yang berhasil menangkap satu ekor tikus. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, ide Gerakan Basmi Tikus dicetuskan oleh wakilnya, Djarot Saiful Hidayat. Gerakan itu diinisiasi karena merebaknya penyakit yang ditimbulkan dari tikus.

Binatang yang identik dengan lingkungan kotor dan penyakit itu, ditakuti akan menularkan virus Leptospirosis melalui air kencing tikus, kemudian masuk ke dalam genangan air. Apalagi, beberapa bulan ke depan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi hujan akan turun terus menerus. “Air kencing tikus membuat orang sakit. Apalagi musim hujan,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).

Sumber : Tribun

Para Tokoh Ini Protes Nama Mereka Dicatut Pendukung Ahok

PERAWANGPOS -- Baru-baru ini, sejumlah tokoh melakukan klarifikasi di akun twitter pribadinya.

Walikota Bandung Ridwan Kamil, Putri Presiden Aburahman Wahid, Yenny Wahid, dan Gubernur Papua Lukas Enembe kompak membantah fitnah yang disematkan oleh mereka mengenai pemberian dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

1. Ridwan Kamil
“Yang menolak Ahok karena ia Tionghoa adalah orang bodoh,” ucap Ridwan Kamil dalam sebuah meme yang ramai disebar di media sosial.

Merasa risih dengan kalimat yang bukan diucapkan olehnya. Ridwan Kamil pun memberikan klarifikasinya.

“Saya tidak pernah mengluarkan statemen/meme ini. Mohon siapapun yang membuat/menyebarkan agar menghentikan. Nuhun,” kata akun @Ridwankamil

2. Yenny Wahid
“Hanya orang yang berhati kotor yang tidak bisa menilai kebaikan Ahok,” ucap Yenny dalam sebuah meme yang ramai di twitter.

Merasa tak pernah mengatakan hal tersebut, Yenny pun membantah dengan lugas.

“Pemberitahuan: Saya tidak pernah mengatakan seperti yang disebut digambar,” kata akun @yennywahid.

3. Lukas Enembe
“Kalau non Muslim tidak boleh jadi Gubernur DKI atau Presiden Indonesia maka biarkan Papua Melanesia Merdeka,” kata Lukas dalam sebuah meme yang ramai beredar di sosial media.

Kesal disangkutpautkan, Lukas pun berikan jawaban tegas dan lugas.

“Saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya kepada masyarakat DKI dan masyarakat Papua. Bahwa saya sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan berkaitan dengan pilkada DKI. Apalagi dihubung-hubungkan dengan keinginan agar Papua merdeka jika Ahok tidak diijinkan jadi gubernur,” kata Lukas dalam keterangan persnya, Selasa (18/10/2016).

Sumber: Teropong senayan

Gubernur Papua : Saya Tak Pernah Mengeluarkan Pernyataan Apapun Terkait Pilkada DKI

PERAWANGPOS -- Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe merasa perlu memberikan klarifikasi berkaitan dengan berita dan meme tentang pernyataannya yang dihubungkan dengan “panasnya” Pilkada DKI Jakarta saat ini.

“Saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat DKI dan masyarakat Papua bahwa saya sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan berkaitan dengan Pilkada DKI, apalagi dihubung-hubungkan dengan keinginan agar Papua Merdeka jika Ahok tidak dijinkan jadi Gubernur”. ujar Lukas saat mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam kunjungannya ke Provinsi Papua, 17 Okrober 2016.

Lukas Enembe menjadi tidak nyaman dengan semakin viral-nya berita tersebut yang dikhawatirkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah terbangun dengan baik dan kokoh di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua. “sudah berkali-kali saya nyatakan bahwa NKRI harga mati bagi kami di Papua, jadi jangan ada yang mencoba merusak tatanan yang sudah kami bangun dengan baik di tanah ini. Kami tidak berpikir untuk merdeka, tapi saat ini kami hanya fokus pada bagaimana cara mensejahterakan rakyat yang hidup di atas tanah ini. ” tegas Enembe.

Gubernur melanjutkan bahwa kami bersama dengan rakyat Papua sangat senang dan gembira, Pemerintahan saat ini yang di pimpin oleh Bapak Jokowi sangat focus dalam membangun Papua. Sudah berkali-kali Pak Jokowi berkunjung ke Provinsi Papua dan ini menunjukkan bahwa beliau sangat ingin pembangunan Papua dapat berjalan dengan cepat, sambung Lukas Enembe. Saya tidak punya waktu untuk mengurusi soal Provinsi lain, apalagi soal DKI yang tentunya punya karakter permasalahan yang jauh berbeda dengan Papua. Saya hanya ingin focus bagaimana caranya membangun Papua menjadi lebih baik. Makanya saya tidak akan berhenti berjuang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang No 21 tahun 2001, karena kunci menuju kesejahteraan rakyat papua adalah dengan melakukan perubahan Undang-undang tersebut.

Sebagaimana yang berkembang saat ini, telah beredar berita dan meme seakan-akan Gubernur Papua memberikan pernyataan yang berkaitan dengan Pilkada DKI, yang menekankan bahwa “Kalau Non Muslim tidak boleh jadi Gubernur DKI atau Presiden Indonesia maka biarkan Papua Melanesia Merdeka”. “ Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa saya, Lukas Enembe, Gubernur Provinsi Papua tidak pernah sama sekali memberikan pernyataan seperti yang berkembang saat ini berkaitan dengan Pilkada DKI. Ini adalah kerjaan orang-orang yang tidak senang dengan apa yang telah kami capai di Papua dan mencoba memecah belah kami dengan saudara-saudara kami yang lain di tanah air Indonesia yang sangat kami cintai” tutup Enembe.

Sumber : gubernurlukasenembe.com

Tokoh Liberal pun Gentar Dengan Aksi Umat Islam. Denny JA ; "Ahok Jangan Ngomong Akan Bunuh Demonstran"

PERAWANGPOS -- Demonstrasi umat Islam menuntut proses hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah menghina Al Quran, meluas hingga seantero Nusantara.

Dipastikan, jika pihak kepolisian tidak segera memprosesAhok, gelombang anti-Ahok akan meluas melebihi aksi puluhan ribu umat Islam (14/10) di Balai Kota DKI Jakarta.

Ba’da Sholat Jum’at, puluhan ribu massa Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Bareskrim Polri, kemudian berpusat di Balaikota DKI Jakarta. Demo di Jakarta itu berlangsung damai, massa tidak melakukan tindakan vandalis sekalipun terjun dalam jumlah besar.

Tak hanya di Jakarta, aksi serupa yang digelar di sejumlah kota di Indonesia juga berlangsung damai.

Aksi damai umat Islam itu dipuji banyak pihak. Tak ketinggalan Pemimpin Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny J.A mengapresiasi aksi damai umat Islam.

Secara tidak langsung, Denny JA meminta Ahok untuk tidak mengeluarkan statement yang memprovokasi aksi massa. “Bisakah Ahok tak usah ngomong bunuh demonstran????” tulis Denny JA di akun Twitter ‏@DennyJA_WORLD.

@DennyJA_WORLD menyertakan tulisan bertajuk “Ahok: Bunuh Di Tempat Demonstran yang Anarkis” yang dirilis republika 14 Oktober 2014.

Ketika itu Ahok mengancam bunuh di tempat demonstran anarkhis. “Ini tugas pemerintah kalau ada kelompok bertindak anarkis dan justru mengancam nyawa banyak orang, saya minta petugas untuk tindak tegas, bila perlu bunuh di tempat sekalipun ada kamera TV menyorot,” kata Ahok, pada acara Pelaksanaan Revitalisasi Kring Serse Jajaran Polda Metro Jaya, di Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/10/2014).

Sumber : Twitter Denny JA

Warga Tionghoa Jakarta Akan Gelar Demo Anti Ahok

PERAWANGPOS -- Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menistakan agama dikecam dan mengganggu warga Tionghoa. Pernyataan tersebut juga telah keluar dari budaya Tionghoa yang selama ini telah hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama dan antar golongan. Karenanya, tak hanya demo anti Ahok, warga Tionghoa juga tidak akan memilih mantan Bupati Belitung Timur itu. “Tak hanya mendemo anti Ahok, tapi suara warga Tionghoa dipastikan juga tidak akan diberikan kepada Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Dulu warga Tionghoa bukan milih Ahok tapi memilih Jokowi di Pilgub DKI Jakarta 2014," ujar salah satu‎ tokoh Tionghoa Jakarta, Lius Sungkharisma kepada Harian Terbit, Senin (17/10/2016). Menurutnya, selama ada demo anti Ahok warga Tionghoa selalu ikut.

Bahkan pada aksi Jumat (14/10/2016) kemarin warga Tionghoa juga ikut serta. "Setiap demo anti Ahok pasti ikut turun ke jalan," tegasnya.

Dukung Agus-Sylvi

Sementara itu, Barisan Teman (Batas) mendeklarasikan diri untuk mendukung Agus-Sylvi, Minggu (16/10). Relawan ini merupakan lintas profesi dan kelompok.

Salah satu‎ tokoh Tionghoa Jakarta, Lius Sungkharisma mengaku, dirinya sudah sangat kecewa dengan kepemimpinan Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Saya akan pilih mas Agus dan Sylviana untuk memimpin DKI. Yang satu itu, Ahok sudah tidak perlu diurusin," kata dia dalam sambutannya, di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Lius yang dikenal vokal mengenai kepemimpinan Ahok itu, menegaskan bahkan bukan dirinya saja yang kecewa. Dia mengklaim, masyarakat Tionghoa lainnya juga turut kecewa. ‎Salah satu kekecewaan warga Tionghoa adalah saat Ahok membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta.

Menurut dia, warga Tionghoa kecewa karena uang mereka untuk membayar pajak, justru diselewengkan oleh Ahok. "Di sini tidak perlu lagi bicara Ahok jelek. Dia sudah tidak ada lagi yang suka. Biarin aja, biar saya yang ngomong," kata Lius. Karena itu, Lius mengklaim masyarakat Tionghoa akan memilih mendukung pasangan Agus Harimurti-Sylvi Murni. Dia bahkan mengundang pasangan tersebut untuk hadir dalam deklarasi warga Tionghoa di daerah Mangga Dua, dalam waktu dekat.

Ulama Internasional

Dilaporkan, kasus Ahok terkait Surat Al Maidah ayat 51 menjadi sorotan dunia Islam internasional. Ikatan Ulama Muslim Internasional (Rabithah Ulama Al Muslimin) mengecam penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok dan mendesak agar Gubernur DKI Jakarta itu diadili. “Ikatan Ulama Muslim Internasional mengutuk dan mengingkari penistaan Al Quran yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta dan menuntut pihak yang berwenang untuk mengadilinya,” demikian pernyataan Ikatan Ulama Muslim Internasional melalui akun Twitter, Jumat (14/10/2016).

Ikatan Ulama Muslim Internasional beranggotakan ratusan ulama dari berbagai negara. Di antaranya adalah Kuwait, Arab Saudi, Yaman, Sudan, Bosnia, Aljazair, Somalia, Bahrain, Turki dan sejumlah negara lainnya. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonsia (MUI) telah mengeluarkan sikap resmi terkait ucapan Ahok seputar Surat Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu.

MUI menyatakan bahwa Ahok telah menghina Al Quran dan menghina ulama. Karenanya MUI merekomendasikan Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber : Konfrontasi

Tak Percaya Imigran China Akan Dimanfaatkan Ahok Untuk Pilkada DKI? Ketum HMI Beberkan Bukti

PERAWANGPOS -- Semua pihak harus mewaspadai banyaknya imigran asal China di Jakarta untuk mencegah terjadinya kecurangan proses Pilgub DKI Jakarta 2017. Sangat dimungkinkan, imigran China tersebut akan dimanfaatkan oleh salah satu pasangan untuk memenangkan Pilgub DKI dengan cara-cara yang tidak demokratis.

Seruan itu disampaikan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mulyadi P. Tamsir (13/10).

Isu itu bukan isapan jempol. Tanpa maksud menebar isu SARA, Mulyadi mengungkapkan fakta di lapangan terkait “merajalelanya” imigran China di Jakarta. Mulyadi sempat bertemu dengan beberapa orang beretnis Tionghoa, namun jenis kulitnya sangat berbeda dengan etnis Tionghoa Indonesia. Mereka menjual souvenir bercorak Tionghoa.

“Wanita itu tanpa bicara sedikitpun. Wanita itu memegang kertas kecil berukuran sekitar 20 cm x 10 cm bertuliskan “MOHON MAAF SAYA TIDAK DAPAT BERBICARA DAN TIDAK MENDENGAR, KAMI MEMBAWA SUVENIR UNTUK KAMI JUAL SEHARGA 30.000 -50.000 RUPE,” beber Mulyadi.

Menurut Mulyadi, di tempat yang sama, datang wanita remaja berusia dibawah 20 tahun, memegang kertas dengan warna dan ukuran serupa dan menjinjing tas serta mengenakan jenis sepatu dan warna yang sama dengan wanita yang pertama.

Mulyadi memastikan bahwa wanita tersebut tidak bisu dan tuli, tetapi tidak dapat berbicara bahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, karena mereka baru datang ke Indonesia dari negara Cina dan belum bisa berbahasa Indonesia.

“Kejadian tersebut hendaknya jadi perhatian kita semua, bahwa saat ini telah berkeliaran imigran China di Jakarta. Mereka tengah berjuang mencari uang dengan menjual suvenir dan berpura-pura bisu dan tuli agar tidak diajak bicara dan diinvestigasi oleh masyarakat,” ungkap Mulyadi.

Terkait banyaknya imigran China di Jakarta Mulyadi menyerukan agar warga Jakarta memeriksa identitas pasport atau KTP apabila bertemu dengan orang dengan ciri-ciri yang sama dan motif serupa seperti yang diungkapkan Mulyadi.

“Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kecurangan proses pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jika kita biarkan, maka sangat dimungkinkan akan dimanfaatkan oleh salah satu pasangan untuk memenangkan pemilihan gubernur dengan cara-cara yang sangat tidak demokratis,” pungkas Mulyadi P. Tamsir.

Sumber : Intelijen