PERAWANGPOS -- Selama dua tahun berkuasa, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pantas mendapatkan rapor merah. Kesalahan “administrasi” Jokowi terkait bongkar pasang jabatan Arcandra Tahar turut menyumbang rapor merahJokowi-JK.
Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Puspol Indonesia, Ubedilah Badrun (20/10). “Meskipun merahnya mendekati angka 6, yaitu 5,7. Angka mendekati 6 tersebut disumbang oleh salah satu indikator demokrasi yaitu soal kebebasan (freedom),” kata Ubedilah Badrun.
Menurut Ubedillah, jika diukur dengan rasio gini maka rapor ekonomi Jokowi-JK juga merah. “Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan, pada 2016, ketimpangan sudah mencapai angka 0.41- 0.45, dan jika sudah mencapai 0.5 sudah memasuki kesenjangan sosial yang berbahaya,” jelas Ubedillah.
Ubedillah mengungkapkan, pengangguran usia muda juga meningkat. Indikatornya, tingkat pengangguran tertinggi ternyata pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan persentase 9,84 persen, meningkat dari 9,05 persen pada tahun sebelumnya (BPS,2016). “Dari segi utang negara juga merah,” tegas Ubedillah.
Soal utang negara, kata Ubedillah, meskipun memberi suntikan permodalan APBN, tetapi pembayaran cicilan yang mencapai Rp 398,107 triliun membebani APBN. Ini seperti gali lobang tutup lobang saja.
“Lebih dari itu, menunjukan inkonsistensi pemerintah terhadap janjinya sendiri yang tertuang dalam Trisakti dan Nawa Cita yang ingin mewujudkan kemandirian ekonomi,” pungkas Ubedillah.
Sumber : intelijen
EmoticonEmoticon