Ust, Markarius Anwar, ST Melantik DPRa PKS Se- Tualang

PERAWANGPOS, SIAK-Mesin Kepartaian PKS terus berjalan walaupun pemilu masih 3 tahun lagi, tidak terkecuali BPH PKS Kecamatan Tualang Mentaja secara continiu TOP (Training Oreantasi Partai) dan sekaligus Pelantikan seluruh DPRa PKS Kec. Tualang di Markaz Dakwah Tualang pada sabtu (22/10).

Pada acara ini turut hadir Bendum DPW PKS Ust. Markarius Anwar,ST dan BPH DPD PKS Siak yang diwakili Wakil Ketua dan Sekretaris DPD PKS Siak. Dalam sambutan yang disampaikan Sekretaris DPD PKS Ust. Muhammad Soleh,ST bahwa kehadiran kita ditempat ini, Allah SWT menjadikan hati kita bersatu dalam iman. Dan persatuan itu harga yang tidak bisa dinilai dengan uang.

Pembekalan tentang Kepartaian, materi TOP adalah Syumuatul Islam bersama Ust Eko dan Wawasan Kepartaian bersama Ust. Markarius Anwar, ST sekaligus Pelantikan 9 DPRa PKS Kecamatan Tualang dengan menyerahkan Plang DPRa.

Ust. Markarius Anwar,ST menyampaikan dan memaparkan beberapa keberhasilan PKS dalam Pemerintahan baik di provinsi maupun di daerah-daerah untuk infrastruktur dan birokrasi pungkasnya./rls

Gamawan Fauzi : "Ketua KPK Juga Terlibat Pengadaan e-KTP"

PERAWANGPOS -- Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, menyeret sejumlah nama pejabat negara yang merestui proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. Salah satunya adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Agus Rahardjo, yang kini menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gamawan mengatakan itu seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Jakarta pada Kamis malam, 20 Oktober 2016. Pada November tahun 2009 atau sebelum proyek e-KTP dimulai, kata Gamawan, program pengadaan e-KTP dilaporkannya kepada Wakil Presiden. Itu karena perintah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengamatkan selambat-lambatnya lima tahun setelah diterbitkan, pemerintah harus menyediakan nomor induk kependudukan untuk masyarakat. "Mulai dari situlah, Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan menteri-menteri lain, lalu diangkat dengan Keputusan Presiden," kata Gamawan.

Dalam Keputusan Presiden itu, jelas disebut siapa para pejabat yang terlibat. Soalnya proyek itu memakai anggaran besar dengan skema tahun jamak atau multiyears. Namun dia tak menyebut nomor dan tahun Keppresnya. "Ketua tim pengarah saat itu Pak Djoko Suyanto (mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan), saya wakil, terus dibentuk panitia teknis dari 15 kementerian untuk mendampingi. Lalu saya lapor kepada KPK, saya presentasi di sini. Saya minta KPK untuk mengawasi di sini, kemudian KPK meminta supaya ini didampingi oleh LKPP, waktu itu Pak Agus (Rahardjo) kepalanya," kata Gamawan.

KPK Percepat Penyelesaian Kasus Korupsi e-KTP Gamawan juga mengaku meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendampingi. Setelah Rancangan Anggaran Dasar proyek selesai, Kementerian Dalam Negeri meminta audit lagi kepada BPKP. Setelah proses di DPR selesai, diteken Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, dana proyek itu cair. Kemudian tender e-KTP berjalan.

Meski begitu, Gamawan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit proyek itu setiap tahun. Saat itu belum ada masalah. Bahkan, ketika tender proyek dipermasalahkan dan masuk ke pengadilan karena dugaan persaingan usaha yang tidak sehat, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bersih alias tak ada pesaingan kotor. "Tiba-tiba ada pernyataan dari KPK ini ada kerugian, saya tidak tahu," kata Gamawan.

Gamawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman. Dalam proyek yang berujung korupsi senilai Rp2 triliun itu, penyidik juga menjerat mantan Direktur Pengelolaan Administrasi Informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kemendagri, Sugiharto.

Sumber : VIVA.co.id

Direktur Puspol : " Dua Tahun Berkuasa, Raport Jokowi Merah"

PERAWANGPOS -- Selama dua tahun berkuasa, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pantas mendapatkan rapor merah. Kesalahan “administrasi” Jokowi terkait bongkar pasang jabatan Arcandra Tahar turut menyumbang rapor merahJokowi-JK.

Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Puspol Indonesia, Ubedilah Badrun (20/10). “Meskipun merahnya mendekati angka 6, yaitu 5,7. Angka mendekati 6 tersebut disumbang oleh salah satu indikator demokrasi yaitu soal kebebasan (freedom),” kata Ubedilah Badrun.

Menurut Ubedillah, jika diukur dengan rasio gini maka rapor ekonomi Jokowi-JK juga merah. “Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan, pada 2016, ketimpangan sudah mencapai angka 0.41- 0.45, dan jika sudah mencapai 0.5 sudah memasuki kesenjangan sosial yang berbahaya,” jelas Ubedillah.

Ubedillah mengungkapkan, pengangguran usia muda juga meningkat. Indikatornya, tingkat pengangguran tertinggi ternyata pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan persentase 9,84 persen, meningkat dari 9,05 persen pada tahun sebelumnya (BPS,2016). “Dari segi utang negara juga merah,” tegas Ubedillah.

Soal utang negara, kata Ubedillah, meskipun memberi suntikan permodalan APBN, tetapi pembayaran cicilan yang mencapai Rp 398,107 triliun membebani APBN. Ini seperti gali lobang tutup lobang saja.

“Lebih dari itu, menunjukan inkonsistensi pemerintah terhadap janjinya sendiri yang tertuang dalam Trisakti dan Nawa Cita yang ingin mewujudkan kemandirian ekonomi,” pungkas Ubedillah.

Sumber : intelijen

Pengamat : Ahok Menang, Jokowi Aman

PERAWANGPOS -- Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai, posisi Presiden Joko Widodo dalam rangka persiapan Pilpres 2019 akan aman jika Basuki Tjahaja Purnama memenangkan Pilkada DKI 2017.

Menurut dia, calon yang memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 nantinya menentukan kekuatan Jokowiuntuk maju kembali dalam pilpres.

Sebab, pasangan calon penantang Basuki-Djarot Saiful Hidayat, mewakili kekuatan yang potensial menjadi lawan politik Jokowi.

Pasangan bakal calon yang dimaksud adalah Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

“Jokowi, menurut saya, Ahok (sapaan Basuki) harus menang supaya (posisi) Jokowi aman. Kalau Anies yang menang, ini sudah oposisi yang menang, lalu dia orang yang baru diberhentikan kan,” kata Hendri saat menghadiri talk show “Membangun Jakarta untuk Rakyat” yang diadakan DPP PAN, Rabu (19/10/2016).

“Apalagi kalau Agus yang menang, ini ngeri, karena Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) cuma butuh waktu dua tahun untuk come back (kembali),” sambung dia.

Maksud oposisi yang disebutkan Hendri merujuk pada partai politik pengusung Anies, yaitu Gerindra.

Sikap Gerindra dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini berseberangan dengan partai pengusung Basuki-Djarot yang juga partai pendukung Jokowi, yakni PDI Perjuangan.

Sementara itu, Agus dianggap membawa bendera Partai Demokrat yang didukung penuh oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga ayah kandungnya.

Dengan kondisi yang seperti itu, kata Hendri, ada kemungkinan pasangan Basuki-Djarot akan kompak bersama pasangan Anies-Sandiaga untuk mengalahkan Agus-Sylviana pada putaran pertama Pilkada DKI 2017.

Hal itu diprediksi dapat terjadi karena Agus merupakan calon yang tak disangka-sangka dan memiliki daya tarik tersendiri.

“Di periode awal ini, Ahok dan Anies bisa jadi sama-sama serang Agus, supaya dia enggak lolos ke putaran kedua,” tutur Hendri.

Sumber : Kompas

FH : "Saya Tahu Kenapa KPK Takut Usut Sumber Waras, Reklamasi & Teman Ahok"

PERAWANGPOS -- Fahri Hamzah:

1. Mengulas sebuah wawancara ketua KPK di #MajalahTempo. #StopPungli #StopKorupsiBesar

2. Ini kata2 Agus Raharjo ketua KPK. Mari simak.

A. Nasib @IrmanGusman_IG karena peristiwa sedetik pembawa uang.

B. Penyidik sudah disuruh lapor temuan korupsi #SumberWaras

C. #OffBudget sudah jelas melanggar tapi belum berani memutuskan.

D. Sunny tak lagi dicekal karena bukan PNS. Lalu Fatona dkk itu apa?

E. Penerimaan uang @temanAhok hanya ditelusuri?

F. Aguan sudah dilepas Cekalnya dan ketua KPK gak mau dikutip.

G. Ketua KPK hanya berdoa mudah2 kasus @temanAhok tidak berhenti.

H. Gubernur DKI, siapapun dia telah menguntungkan orang lain. Mana tindak lanjut?

I. Diskresi Gubernur bisa dipidana kalau menyimpang dan korupsi. Mana TIndak lanjut?

3. Menarik mengutip langsung wawancara ketua KPK itu karena dari jauh orangnya nampak lurus.

4. Tetapi orang lurus belum tentu berani apalagi jika kaki dan tangannya dipegang orang lain.

5. Jelas dalam wawancara ini pimpinan KPK tidak lagi berani dan independent.

6. Terlalu banyak OffTheRecord sebanyak OTT dan sadap menyadap. KPK tidak pernah transparan.

7. Saya sudah tahu kenapa KPK takut bongkar dugaan korupsi #SumberWaras #Reklamasi dan #TemanAhok

8. Tetapi orang tidak akan percaya sampai DPR resmi melakukan angket dan investigasi terbuka.

9. Temuan BPK pun telah dilecehkan dan dilepeh begitu saja. Sayangnya DPR lagi sakit gigi.

10. Saya tahu bagaimana komisioner KPK menyandera perkara. Dan para anak buah Mondar-mandir bingung semua.

11. Akhirnya semua dinego. Hukum kini bergetar di saku para penerima uang kecil (hanya kasus kecil yang diburu –red).

12. Tapi hukum kini tidur pulas di ladang pembantaian kekayaan negara dan pengrusakan alam.

13. Rakyat semua wajib tahu tentang tebang pilih yang melelahkan ini.

14. Sebab korupsi paling besar dan berbahaya adalah korupsi kesadaran publik. #StopKorupsiBesar

15. Negara ini hari-hari menjadi panggung hiburan orang yang frustrasi dengan keadaan.

16. Negara seperti lahan pembalasan dendam orang yang kecewa. Tapi hasilnya apa?

17. Jadi, negara ada sepertinya untuk sekedar jadi penanda bahwa masalah ada.

18. Dan aparat hukum yang berkhianat pada cita2 hukum dan keadilan terus mendapat pujian dan tepuk tangan.

19. Karena bagi penonton yang penting asik dan yang penting ada adegan tegang.

20. Korupsi dan Pungli adalah adegan tegang panggung Indonesia kita hari ini.

21. Apakah kita akan menikmati adegan ini bergantian sampai akhir zaman?

22. Wallahualam....

Sumber : Twitter FH

Para Tokoh Ini Protes Nama Mereka Dicatut Pendukung Ahok

PERAWANGPOS -- Baru-baru ini, sejumlah tokoh melakukan klarifikasi di akun twitter pribadinya.

Walikota Bandung Ridwan Kamil, Putri Presiden Aburahman Wahid, Yenny Wahid, dan Gubernur Papua Lukas Enembe kompak membantah fitnah yang disematkan oleh mereka mengenai pemberian dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

1. Ridwan Kamil
“Yang menolak Ahok karena ia Tionghoa adalah orang bodoh,” ucap Ridwan Kamil dalam sebuah meme yang ramai disebar di media sosial.

Merasa risih dengan kalimat yang bukan diucapkan olehnya. Ridwan Kamil pun memberikan klarifikasinya.

“Saya tidak pernah mengluarkan statemen/meme ini. Mohon siapapun yang membuat/menyebarkan agar menghentikan. Nuhun,” kata akun @Ridwankamil

2. Yenny Wahid
“Hanya orang yang berhati kotor yang tidak bisa menilai kebaikan Ahok,” ucap Yenny dalam sebuah meme yang ramai di twitter.

Merasa tak pernah mengatakan hal tersebut, Yenny pun membantah dengan lugas.

“Pemberitahuan: Saya tidak pernah mengatakan seperti yang disebut digambar,” kata akun @yennywahid.

3. Lukas Enembe
“Kalau non Muslim tidak boleh jadi Gubernur DKI atau Presiden Indonesia maka biarkan Papua Melanesia Merdeka,” kata Lukas dalam sebuah meme yang ramai beredar di sosial media.

Kesal disangkutpautkan, Lukas pun berikan jawaban tegas dan lugas.

“Saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya kepada masyarakat DKI dan masyarakat Papua. Bahwa saya sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan berkaitan dengan pilkada DKI. Apalagi dihubung-hubungkan dengan keinginan agar Papua merdeka jika Ahok tidak diijinkan jadi gubernur,” kata Lukas dalam keterangan persnya, Selasa (18/10/2016).

Sumber: Teropong senayan

Fahri Hamzah : "Dua Tahun Berkuasa, Prestasi Jokowi Hanya Sekelas Risma Dan Ridwan Kamil"

PERAWANGPOS -- Mencermati dua tahun Joko Widodomenduduki kursi Presiden RI, banyak kalangan memberikan berbagai evaluasi dari sudut yang berbeda-beda.

Politisi PKS Fahri Hamzah menilai, Jokowi memimpin RI masih dengan “gaya kota”, dan belum masuk skala negara. Bahkan, Jokowi belum nampak beda dibandingkan dengan kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

“#2tahunjokowi ini masih memimpin dengan gaya kota..belum masuk skala negara. Maafkan, belum nampak beda dengan Risma atau RK ini semua terlalu diseret ke bawah.. Padahal ini negara adalah organisasi raksasa..kita adalah bangsa terbesar ke-4 setelah RRC, India dan USA….#2tahunjokowi,” beber Fahri Hamzah di akun Twitter ‏@Fahrihamzah.

Fahri juga menyoal jargon “Revolusi Mental” yang diusungJokowi di awal kekuasaannya. “Skala Presiden tidak nampak merombak sesuatu yang sejak awal ditunggu-tunggu. Misalnya #RevolusiMental justru semakin tidak terdengar setelah #2tahunjokowi,” tulis ‏@Fahrihamzah.

@Fahrihamzah juga menulis: “Kita menunggu sebuah revolusi sejak awal tapi yang datang adalah basa basi…#2tahunjokowi.”

Sebelumnya, mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, juga mengevaluasi kepemimpinan Jokowi setelah dua tahun berkuasa.

“Dua tahun Pemerintahan Jokowi berhasil meresmikan 95 persen projek infrastruktur pemerintahan sebelumnya. Sementara spesialis gunting pita,” sindir Andi Arief di akun Twitter @AndiArief_AA.

Menurut Andi Arief, Jokowi telah gagal membangun infrastruktur. Untuk menutupinya, Jokowi banting stir serukan pemberantasan pungutan liar (pungli). “Gagal membangun infrastruktur, Jokowi banting stir berantas pungli. Sesekali difoto membawa payung,” tulis @AndiArief_AA.

Secara khusus Andi menyoal pembangunan pembangkit listri di era Jokowi. “Satu-satunya yang sedang ditunggu Jokowi untuk diresmikan karena dibangun dari awal di jamannya adalah Tol Lampung. Kalau pembangkit listrik nol,” tegas @AndiArief_AA.

Sumber : Twitter FH

Tokoh Liberal pun Gentar Dengan Aksi Umat Islam. Denny JA ; "Ahok Jangan Ngomong Akan Bunuh Demonstran"

PERAWANGPOS -- Demonstrasi umat Islam menuntut proses hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah menghina Al Quran, meluas hingga seantero Nusantara.

Dipastikan, jika pihak kepolisian tidak segera memprosesAhok, gelombang anti-Ahok akan meluas melebihi aksi puluhan ribu umat Islam (14/10) di Balai Kota DKI Jakarta.

Ba’da Sholat Jum’at, puluhan ribu massa Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Bareskrim Polri, kemudian berpusat di Balaikota DKI Jakarta. Demo di Jakarta itu berlangsung damai, massa tidak melakukan tindakan vandalis sekalipun terjun dalam jumlah besar.

Tak hanya di Jakarta, aksi serupa yang digelar di sejumlah kota di Indonesia juga berlangsung damai.

Aksi damai umat Islam itu dipuji banyak pihak. Tak ketinggalan Pemimpin Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny J.A mengapresiasi aksi damai umat Islam.

Secara tidak langsung, Denny JA meminta Ahok untuk tidak mengeluarkan statement yang memprovokasi aksi massa. “Bisakah Ahok tak usah ngomong bunuh demonstran????” tulis Denny JA di akun Twitter ‏@DennyJA_WORLD.

@DennyJA_WORLD menyertakan tulisan bertajuk “Ahok: Bunuh Di Tempat Demonstran yang Anarkis” yang dirilis republika 14 Oktober 2014.

Ketika itu Ahok mengancam bunuh di tempat demonstran anarkhis. “Ini tugas pemerintah kalau ada kelompok bertindak anarkis dan justru mengancam nyawa banyak orang, saya minta petugas untuk tindak tegas, bila perlu bunuh di tempat sekalipun ada kamera TV menyorot,” kata Ahok, pada acara Pelaksanaan Revitalisasi Kring Serse Jajaran Polda Metro Jaya, di Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/10/2014).

Sumber : Twitter Denny JA

Langkah Tiongkok Untuk Kuasai RI Adalah ; "Rebut Pimpinan DKI 1...!!!"

PERAWANGPOS -- Di mata pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan orang-orang China, khususnya China daratan, Indonesia adalah sesuatu yang wajib dan harus dikuasai dan ditakhlukkan. Untuk itu perlu diwaspadai skenario penguasaan RI via DKI tersebut.

Peringatan itu disampaikan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati (16/10). China daratan menguasai RI dengan tiga pintu masuk. “Mereka menguasai dan menaklukan Indonesia dengan 3 pintu masuk:

1. melalui penguasaan Jakarta;
2. menguasai ekonomi; dan
3. Menguasai UUD 2002,” ungkap Habil.

Menurut Habil, saat ini tinggal Umat Islam yang belum dikuasai kelompok China Daratan. Untuk itu, ada skenarioAhok yang mencoba menjauhkan umat Islam dari Al Quran dan mengatakan jangan percaya Surat Al Maidah 51. “Ahok bicara seperti ini bukan spontanitas, tetapi merupakan rencana aksi dan agenda mereka,” ungkap Habil.

Habil menegaskan, Umat Islam adalah benteng terakhir dan pilar terkuat dalam mempertahankan NKRI. “Pertama, Umat Islam Indonesia berjuang habis habisan mengorbankan baik harta maupun jiwa raga mengusir penjajah kafir dari tanah air Indonesia, akhirnya Indonesia merdeka,” jelas Habil.

Kata Habil, kedua, Umat Islam bersama ABRI menumpas pemberontakan PKI, di Madiun Umat Islam banyak dibunuh dan dibantai oleh PKI dan akhirnya dinyatakan sebagai ideologi terlarang di Indonesia. “Ketiga, demi keutuhan NKRI Umat Islam rela menghapuskan Piagam Jakarta,” papar Habil.

Lebih lanjut Habil menegaskan, sekarang ini Umat Islam sepertinya harus turun gunung lagi untuk berjuang melawan, penistaan Al Quran oleh Ahok. “Melawan agenda-agenda yang telah dirancang kelompok China daratan untuk menguasai Indonesia dengan membawa ideologi komunis dan China daratan akan menjadikan Indonesia sebagai koloni baru China,” pungkas Habil.

Sumber : Intelijen

Warga Tionghoa Jakarta Akan Gelar Demo Anti Ahok

PERAWANGPOS -- Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menistakan agama dikecam dan mengganggu warga Tionghoa. Pernyataan tersebut juga telah keluar dari budaya Tionghoa yang selama ini telah hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama dan antar golongan. Karenanya, tak hanya demo anti Ahok, warga Tionghoa juga tidak akan memilih mantan Bupati Belitung Timur itu. “Tak hanya mendemo anti Ahok, tapi suara warga Tionghoa dipastikan juga tidak akan diberikan kepada Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Dulu warga Tionghoa bukan milih Ahok tapi memilih Jokowi di Pilgub DKI Jakarta 2014," ujar salah satu‎ tokoh Tionghoa Jakarta, Lius Sungkharisma kepada Harian Terbit, Senin (17/10/2016). Menurutnya, selama ada demo anti Ahok warga Tionghoa selalu ikut.

Bahkan pada aksi Jumat (14/10/2016) kemarin warga Tionghoa juga ikut serta. "Setiap demo anti Ahok pasti ikut turun ke jalan," tegasnya.

Dukung Agus-Sylvi

Sementara itu, Barisan Teman (Batas) mendeklarasikan diri untuk mendukung Agus-Sylvi, Minggu (16/10). Relawan ini merupakan lintas profesi dan kelompok.

Salah satu‎ tokoh Tionghoa Jakarta, Lius Sungkharisma mengaku, dirinya sudah sangat kecewa dengan kepemimpinan Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Saya akan pilih mas Agus dan Sylviana untuk memimpin DKI. Yang satu itu, Ahok sudah tidak perlu diurusin," kata dia dalam sambutannya, di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Lius yang dikenal vokal mengenai kepemimpinan Ahok itu, menegaskan bahkan bukan dirinya saja yang kecewa. Dia mengklaim, masyarakat Tionghoa lainnya juga turut kecewa. ‎Salah satu kekecewaan warga Tionghoa adalah saat Ahok membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta.

Menurut dia, warga Tionghoa kecewa karena uang mereka untuk membayar pajak, justru diselewengkan oleh Ahok. "Di sini tidak perlu lagi bicara Ahok jelek. Dia sudah tidak ada lagi yang suka. Biarin aja, biar saya yang ngomong," kata Lius. Karena itu, Lius mengklaim masyarakat Tionghoa akan memilih mendukung pasangan Agus Harimurti-Sylvi Murni. Dia bahkan mengundang pasangan tersebut untuk hadir dalam deklarasi warga Tionghoa di daerah Mangga Dua, dalam waktu dekat.

Ulama Internasional

Dilaporkan, kasus Ahok terkait Surat Al Maidah ayat 51 menjadi sorotan dunia Islam internasional. Ikatan Ulama Muslim Internasional (Rabithah Ulama Al Muslimin) mengecam penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok dan mendesak agar Gubernur DKI Jakarta itu diadili. “Ikatan Ulama Muslim Internasional mengutuk dan mengingkari penistaan Al Quran yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta dan menuntut pihak yang berwenang untuk mengadilinya,” demikian pernyataan Ikatan Ulama Muslim Internasional melalui akun Twitter, Jumat (14/10/2016).

Ikatan Ulama Muslim Internasional beranggotakan ratusan ulama dari berbagai negara. Di antaranya adalah Kuwait, Arab Saudi, Yaman, Sudan, Bosnia, Aljazair, Somalia, Bahrain, Turki dan sejumlah negara lainnya. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonsia (MUI) telah mengeluarkan sikap resmi terkait ucapan Ahok seputar Surat Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu.

MUI menyatakan bahwa Ahok telah menghina Al Quran dan menghina ulama. Karenanya MUI merekomendasikan Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber : Konfrontasi

KPI Peringatkan TV One Terkait Acara ILC "Setelah Ahok Minta Maaf". Ada Apa Gerangan?

PERAWANGPOS -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melayangkan peringatan tertulis kepada stasiun televisi TV One atas tayangan di program Indonesia Lawyers Club yang dipandu Karni Ilyas. Peringatan dikeluarkan setelah program ILC menayangkan episode berjudul Setelah Ahok Minta Maaf. 

Ketua KPI Yuliandrie Darwis membenarkan telah mengeluarkan teguran tertulis kepada TV One. "Benar," kata Yuliandrie yang dihubungi di Jakarta, Jumat malam 14 Oktober 2016. 

Yuliandrie mengatakan teguran diberikan setelah komisi mendapat masukan dari masyarakat atas tayangan tersebut. KPI memberikan teguran lewat surat bernomor 887/K/KPI/10/16 tertanggal 14 Oktober 2016. Dalam surat itu Komisi Penyiaran menyatakan episode Setelah Ahok Minta Maaf di program ILC kurang memperhatikan ketentuan tentang penghormatan terhadap nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan serta prinsip-prinsip jurnalistik yang mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan seperti diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI Tahun 2012.

Atas peringatan ini, KPI pun meminta kepada TV One agar tidak menayangkan episode itu kembali. Penayangan siaran ulang ILC biasa rutin ditayangkan pada Sabtu malam.

KPI juga,meminta TV One untuk lebih berhati-hati dalam menyajikan program siaran, termasuk untuk lebih menaati Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) yang diamanatkan dalam UU Penyiaran.

Sebelumnya pada tahun 2012, ILC juga telah diadukan oleh Indonesia Media Watch ke KPI. Program yang disiarkan secara langsung ini, dianggap melakukan pembiaran atas perilaku buruk dari dua  advokat tamu. Keduanya dianggap melakukan tindakan pelecehan martabat terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM kala itu, Denny Indrayana.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak TV One.

Sumber : Tempo

Jonan Hanya "Skenario" Untuk Menaikkan Arcandra Sebagai Menteri ESDM

PERAWANGPOS -- Ignasius Jonan resmi dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Istana Negara (14/10). Sementara Menteri ESDM yang dicopot karena masalah kewarganegaraan, Arcandra Tahar, dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri ESDM.

“Kengototan” Presiden Jokowi memilih kembali Arcandra mengundang reaksi keras dari banyak kalangan. Sosiolog Sulfikar Amir mengingatkan bahwa Jonan hanya menjadi batu loncatan untuk Arcandra meraih kembali kursi Menteri ESDM.

“Jangan senang dulu om Jonan cuma jadi jembatan buat AT (Arcandra Tahar-Red) jadi menteri,” tulis pengajar Nanyang Technological University (NTU), Singapura, ini di akun Twitter @sociotalker.

Sulfikar menegaskan bahwa Arcandra memiliki keahlian di luar kebijakan energi. “Entah mengapa Jkw udah kesemsem sama AT yang sebenarnya keahliannya bukan (kebijakan) energi,” tanya @sociotalker.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM, sementara Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM.

Tak ada pengumuman pengangkatan Jonan dan Arcandra sebelumnya. Setelah Keppres dibacakan, Presiden Jokowi langsung memimpin sumpah dan janji keduanya sebagai menteri dan wakil menteri.

Ignasius Jonan adalah mantan Menteri Perhubungan yang dicopot Jokowi dalam reshuffle Kabinet Kerja jilid II pada akhir Juli lalu. Sementara itu, Arcandra adalah mantan Menteri ESDM yang dilantik Jokowi saat reshuffle Kabinet Kerja jilid II.

Sumber : Intelijen

Jonan Dinilai Tak Punya Kemampuan Atasi Sengkarut ESDM

PERAWANGPOS -- Keputusan Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sangat disayangkan oleh pemerhati sektor ESDM. Pasalnya, latar belakang Jonan yang tak pernah mengurusi sektor tersebut dianggap sebagai penghalang untuk mengatur tata kelola sektor ESDM menjadi lebih baik.

Direktur Indonesia Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara memahami, bahwa Jonan dipilih untuk menciptakan manajemen yang baik. Apalagi dengan status Jonan yang pernah menyandang sebagai Menteri Perhubungan, dan pengalamannya dalam melakukan lobi-lobi politik dinantikan untuk menciptakan tata kelola ESDM yang baik.

"Tapi tetap saja, seharusnya menteri dipilih berdasarkan latar belakangnya di sektor yang berkaitan. Apalagi di sisa pemerintahan yang sedikit lagi, harusnya yang dipilih memang benar-benar bisa menyelesaikan program-program energi sampai selesai," jelas Marwan, Jumat (14/10)

Berbagai persoalan di sektor ESDM yang menggantung sampai saat ini antara lain, masalah relaksasi ekspor bahan galian tambang, program pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (MW), harga gas industri yang tinggi, sampai divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Lebih lanjut, Marwan berharap hal substansial ini bisa diimbangi dengan kehadiran Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM yang memiliki pengalaman banyak di sektor minyak dan gas bumi. Namun, ia khawatir kehadiran Arcandra justru malah membuat publik bertanya-tanya.

Ia beralasan, publik pasti tak akan pernah lupa dengan kasus dwikewarganegaraan yang menimpa Arcandra. Dengan ditunjuknya Arcandra, publik bisa menjadi cemas akan agenda tertentu dibalik pengangkatan kembali mantan Presiden Petroneering tersebut.

"Yang dipermasalahkan di sini adalah integritas Wakil Menteri. Kalau misalkan Arcandra punya kasus, lalu diangkat lagi oleh Presiden, saya rasa ini menunjukkan lemahnya kapabilitas Presiden dalam memilih pembantunya. Padahal dulu kalau diingat, Presiden sangat concern dengan integritas. Sampai-sampai pernah mendatangi Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) ketika mau memilih menteri ketika zaman baru dilantik," lanjutnya.

Namun, Marwan tetap yakin Jonan dan Arcandra bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. "Ini kan hak prerogatif Presiden, mungkin beliau punya pertimbangan lain," lanjutnya.

Sementara itu, pengamat energi dari Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, saat ini harusnya masyarakat tak perlu berpolemik terkait sosok yang tepat untuk mengisi kursi Menteri ESDM. Pasalnya, banyak sekali masalah-masalah energi yang perlu diselesaikan sang Menteri dalam jangka waktu tiga tahun mendatang.

"Sudah bukan saatnya lagi mempertanyakan siapa sosok yang tepat. Kita tunggu saja aksi yang dikerjakan olehnya," ujar Pri.

Sumber : CNN

Pakai Dana Zakat, Jokowi Kalap, Keruk Uang Orang Yang Berhak Menerima Zakat

PERAWANGPOS -- Rencana pemerintah menggunakan dana zakat umat untuk pembangunan infrastruktur dikecam banyak pihak. Penggunaan dana zakat itu dinilai sebagai sikap “kalap” Pemerintahan Joko Widodo mengeruk uang rakyat.

Pemikir Islam Muhammad Ibnu Masduki menilai, penggunaan dana zakat sama artinya dengan mengeruk uang umat. “Menggunakan dana zakat sama artinya mengeruk uang rakyat. Sudah jelas, siapa saja yang berhak menerima zakat,” kata Muhammad Ibnu Masduki (13/10).

Menurut Ibnu Masduki, dana zakat seharusnya lebih diutamakan untuk memberdayakan umat Islam yang mengalami kemiskinan. “Bukan untuk membangun infrastruktur. Kalau DPR dan pemerintah menyetujui dana zakat untuk infrastruktur, maka keduanya sudah keblinger,” jelas Ibnu Masduki.

Ibnu Masduki menegaskan, wacana penggunaan dana zakat untuk infrastruktur menjadi sinyal bahwa keuangan negara sedang alami masalah. “Katanya tax amnesty sukses, mengapa melirik dana zakat,” papar Ibnu Masduki.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis mengatakan, penggunaan dana zakat untuk membangun infrastruktur masih bisa diterima. Hanya saja perlu kehatian-hatian dalam penerapannya.

Sumber : Intelijen

Tak Percaya Imigran China Akan Dimanfaatkan Ahok Untuk Pilkada DKI? Ketum HMI Beberkan Bukti

PERAWANGPOS -- Semua pihak harus mewaspadai banyaknya imigran asal China di Jakarta untuk mencegah terjadinya kecurangan proses Pilgub DKI Jakarta 2017. Sangat dimungkinkan, imigran China tersebut akan dimanfaatkan oleh salah satu pasangan untuk memenangkan Pilgub DKI dengan cara-cara yang tidak demokratis.

Seruan itu disampaikan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mulyadi P. Tamsir (13/10).

Isu itu bukan isapan jempol. Tanpa maksud menebar isu SARA, Mulyadi mengungkapkan fakta di lapangan terkait “merajalelanya” imigran China di Jakarta. Mulyadi sempat bertemu dengan beberapa orang beretnis Tionghoa, namun jenis kulitnya sangat berbeda dengan etnis Tionghoa Indonesia. Mereka menjual souvenir bercorak Tionghoa.

“Wanita itu tanpa bicara sedikitpun. Wanita itu memegang kertas kecil berukuran sekitar 20 cm x 10 cm bertuliskan “MOHON MAAF SAYA TIDAK DAPAT BERBICARA DAN TIDAK MENDENGAR, KAMI MEMBAWA SUVENIR UNTUK KAMI JUAL SEHARGA 30.000 -50.000 RUPE,” beber Mulyadi.

Menurut Mulyadi, di tempat yang sama, datang wanita remaja berusia dibawah 20 tahun, memegang kertas dengan warna dan ukuran serupa dan menjinjing tas serta mengenakan jenis sepatu dan warna yang sama dengan wanita yang pertama.

Mulyadi memastikan bahwa wanita tersebut tidak bisu dan tuli, tetapi tidak dapat berbicara bahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, karena mereka baru datang ke Indonesia dari negara Cina dan belum bisa berbahasa Indonesia.

“Kejadian tersebut hendaknya jadi perhatian kita semua, bahwa saat ini telah berkeliaran imigran China di Jakarta. Mereka tengah berjuang mencari uang dengan menjual suvenir dan berpura-pura bisu dan tuli agar tidak diajak bicara dan diinvestigasi oleh masyarakat,” ungkap Mulyadi.

Terkait banyaknya imigran China di Jakarta Mulyadi menyerukan agar warga Jakarta memeriksa identitas pasport atau KTP apabila bertemu dengan orang dengan ciri-ciri yang sama dan motif serupa seperti yang diungkapkan Mulyadi.

“Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kecurangan proses pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jika kita biarkan, maka sangat dimungkinkan akan dimanfaatkan oleh salah satu pasangan untuk memenangkan pemilihan gubernur dengan cara-cara yang sangat tidak demokratis,” pungkas Mulyadi P. Tamsir.

Sumber : Intelijen

Megawati Jadi Presiden Bayangan, Rusaklah Tatanan Negara RI

PERAWANGPOS -- Posisi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Presiden Joko Widodo pada peresmian World Culture Forum 2016, Nusa Dua, Bali (13/10), menunjukkan bahwa Megawati telah menjadi “Presiden RI Bayangan”.

Sindiran keras itu dilontarkan pengamat politik Ahmad Yazid (13/10). “Megawati menggantikan Presiden Jokowi untuk meresmikan sebuah acara kenegaraan. Ini menandakan Megawati sebagai presiden bayangan,” tegas Ahmad Yazid.

Menurut Yazid, peran yang diperlihatkan Megawati tersebut tidak lepas dari keinginan untuk menunjukkan bahwa Jokowi itu di bawah kendali Ketua Umum PDIP. “Bahwa presiden yang sebenarnya itu Megawati, makanyaJokowi selalu disebut sebagai petugas partai,” papar Yazid.

Yazid menegaksan, posisi Megawati sebagai “presiden bayangan” semakin merusak tatanan kenegaraan Indonesia. “Yang dilakukan Megawati sangat buruk dalam tatanan kenegaraan di Indonesia. Jadi di Indonesia ada dua presiden Jokowi dan Megawati. Belum lagi posisi Luhut Binsar Panjaitan,” beber Yazid.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi batal membuka acara World Culture Forum (WCF) 2016 di Nusa Dua, Bali. Jokowi digantikan oleh Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Dalam sambutannya, Megawati mengaku mewakili Presiden Jokowi yang berhalangan hadir. Megawati pun menitipkan salam hangat bagi delegasi yang mengikuti acara itu. “Saya adalah wakil dari Presiden Joko Widodoyang tidak dapat hadir kali ini, dan mengucapkan salam hangat kepada seluruh hadirin dan hadirat semua,” kata Megawati membuka sambutannya, Nusa Dua, Bali (13/10).

Sumber : Intelijen

OTT Jokowi ke Kemenhub Hanya Alihkan Isu Untuk Lindungi Kasus Ahok

PERAWANGPOS -- Operasi Tangkap Tangkap (OOT) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dihadiri langsung Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bisa dimaknai sebagai upaya pengalihan isu penistaan terhadap Al Quran dan umat Islam yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sinyalemen itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (12/10). “Situasi politik Ahok semakin tersudut dan MUI Pusat sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Ahok melakukan penistaan Al Quran. Dalam hal ini,Jokowi bisa dinilai berupaya mengalihkan isu Ahok dengan OOT di Kemenhub,” jelas Muslim.

Menurut Muslim, media massa terlihat tidak begitu terpengaruh isu OOT di Kemenhub karena sudah terasa aroma pengalihan isu. “Media pun sudah mulai cerdas. Terlihat adanya model pengalihan isu yang dilakukanJokowi untuk melindungi Ahok dalam kasus pelecehan terhadap Al Quran,” jelas Muslim.

Muslim menegaskan, konsolidasi umat Islam dan rakyat Indonesia untuk melawan kezaliman Ahok sudah tidak bisa terbendung. “Yang non muslim banyak yang bergabung untuk melawan Ahok karena selama ini keberadaan Ahok merusak hubungan Islam dan non Islam,” papar Muslim.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Operasi tangkap tangan berlangsung sejak pukul 15.00 WIB, Selasa (11/10).

Presiden Joko Widodo bersama dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan sampai turun langsung ke lokasi. Operasi tangkap tangan sendiri, dilakukan oleh polisi setelah mendapat laporan dari internal Kemenhub.

Sumber : intelijen

KPK Periksa Gamawan Fauzi. Naahh, Kasus Apalagi Ini?

Gamawan Fauzi

PERAWANGPOS -- KPK memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) periode 2011-2012.

"Ini pertama kalinya saya belum tahu ini," kata Gamawan saat tiba di gedung KPK Jakarta, Rabu (12/10).

Gamawan adalah Menteri Dalam Negeri periode 2009-2014 yang bertanggung jawab atas pengadaan E-KTP ini. Tersangka dalam kasus ini adalah mantan Dirjen Dukcapil Irman yang juga Kuasa Pengguna Anggaran proyek pengadaan E-KTP dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek E-KTP Sugiharto.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP itu adalah Rp2 triliun karena penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp6 triliun.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin, melalui pengacaranya Elza Syarif pernah mengatakan bahwa proyek E-KTP, dikendalikan ketua fraksi Partai Golkar di DPR yaitu Setya Novanto, mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dilaksanakan oleh Nazaruddin, staf dari PT Adhi Karya Adi Saptinus, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat Pembuat Komitmen

Sumber : Antara

Fahri Hamzah : "Apa Presiden Mau Kelilingi 73 ribu Desa Nangkapi Pungli Puluhan Juta?"

PERAWANGPOS -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang meninjau langsung operasi tangkap tangan oknum pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan.

Ia menilai tak ada urgensinya kehadiran Presiden di sana.

Terlebih lagi, uang pungli dari oknum PNS yang disita hanya puluhan juta rupiah.

"Kalau ini mah hanya gejala. Harusnya jangan terlalu sibuk dengan gejalanya, apalagi gejalanya hanya puluhan juta itu memang di mana-mana," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

"Di RT, di desa juga ada, apa Presiden mau keliling 73.000 desa untuk ngurusin uang puluhan juta?" kata dia.

Menurut Fahri, Presiden Jokowi seharusnya lebih fokus untuk mengatasi akar permasalahan pungutan liar.

Ia mengatakan, Presiden adalah seorang pemimpin politik yang bisa membuat undang-undang, menggunakan anggaran, hingga memobilisasi aparatur negara baik sipil maupun militer.

"Presiden punya strategi enggak? Daripada sekadar bilang stop, stop (pungli). Saya khawatir dia enggak paham," ujar Fahri.

Fahri mengatakan, tindakan Presiden ini akan memancing sejumlah reaksi. Ada yang menganggapnya berlebihan.

"Kalau sekadar sensasi mendatangi tempat ada uang puluhan juta yang dipungut, ini tuh titik sampah di tengah masyarakat kita banyak. Tapi, apa itu jadi urusan Presiden?" ujar dia.

Polisi mengamankan enam orang dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).

Dari penangkapan itu, turut disita juga uang tunai puluhan juta rupiah.

Keenam orang yang diamankan tersebut terdiri dari pegawai negeri sipil, pekerja harian lepas (PHL), dan satu orang dari pihak swasta.

Keenam orang tersebut diduga terlibat praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan perizinan.

Selain mengamankan enam orang, polisi juga mengamankan barang bukti sejumlah uang. Uang tersebut disita dari lantai 6 dan lantai 12 Kantor Kemenhub. 

Sumber : Kompas  

Setelah Ahok, Giliran Megawati Hembuskan Isu SARA. Apa Katanya?

PERAWANGPOS -- Niat hati membela Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri justru dinilai “menggeneralisir” sifat dan karakter orang Bangka.

“Banyak orang berikan sentimen emosional katakan PakAhok itu mulutnya agak kelewatan. Kalau saya sampai bilang ke tingkat Presiden Pak Jokowi, ‘Kalau Pak Ahokmulutnya enggak begitu dia bukan orang Bangka,” kata Megawati di Rumah Dinas Bupati Blitar, Senin (10/10), menanggapi penghinaan Al Quran yang dilakukan Ahok.

Sejarawan JJ Rizal mengingatkan soal bahaya determinisme budaya, terkait ucapan Megawati tersebut. “Kalau Pak Ahok mulutnya enggak begitu dia bukan orang Bangka,” kata Megawati | bahaya determinisme budaya, emang orang Bangka gitu semua?” tulis JJ Rizal di akun Twitter @JJRizal.

JJ Rizal mengomentari tulisan bertajuk “Ahok dihujat, Megawati membela”, yang dirulis merdeka.com (11/10). “Bahaya determinisme budaya, apa semua orang Bangka seperti Ahok atau semua orang Jawa seperti Soeharto…ya kaga atuh bu,” tulis @JJRizal.

Megawati sebelumnya juga mengatakan, apabila Ahok orang Jawa mungkin saja mantan Bupati Belitung Timur tersebut memiliki tutur kata yang baik.

Tak hanya itu, Megawati menegaskan, seharusnya masyarakat dapat melihat program-program apa yang telah ditelurkan Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Jadi kenapa dimasukkan ke sentimen negatif. Seharusnya lihat program-program kerjanya,” kata Megawati seperti dikutip merdeka (11/10). [Pp]

Sumber : Intelijen