Menpan: PNS Jangan Sampai Tidak Tahun IT, Jadi PNS Harus Dikursuskan 3-6 Bulan

BERITAPNS.COM--Perkembangan zaman memang tidak bisa kita pungkiri sudah berada pada era digital dengan kemajuan internet yang menyentuh semua lini kehidupan, tak luput dalam birokrasi Pemerintahan penggunaan IT sangatlah dibutuhkan untuk mempermudah pekerjaan.

Menteri PANRB sudah menegaskan bahwa ASN modern adalah tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan publik dan penerapan e-government sudah sangat mendesak untuk diterapkan, jadi PNS harus Melek terhadap Teknologi Internet dan Komputerisasi.

Pemerintah sedang menyusun program-program pelatihan bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS). Program pelatihan tersebut akan difokuskan pada peningkatan kemampuan PNS di bidang teknologi informasi dalam jaringan. "Jangan sampai ada PNS yang tidak tahu soal IT karena semua sekarang berbasis IT," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur di Jakarta, Jumat (21/10).

Saat ini, pemerintah sedang fokus mengembangkan e-government. Penerapan e-government  tidak dapat dihindari, mengingat perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara signifikan. Untuk itu, perlu SDM yang mendukung program pemerintah tersebut.

Menteri Asman mengatakan bahwa akan memberdayakan semua lembaga pelatihan termasuk Lembaga Administrasi Negara. Program pelatihan ini untuk seluruh PNS, karena PNS harus memiliki keahlian khusus tidak sekadar kemampuan administratif.

 “Kami tingkatkan terus kemampuannya. Mungkin ada kursus selama tiga bulan atau enam bulan secara reguler,” ujar Menteri Asman.

Menpan RB: 64 persen PNS Hanya Juru Ketik, Bagaimana Negara Mau Maju, Benarkah?

BERITAPNS.COM-- Sebuah pernyataan yang sangat tidak enak didengar oleh para PNS karena Menpan-RB menyatakan bahwa 64 Persen PNS adalah juru ketik,benarkah demikian?.

Menpan: 64% PNS adalah jago dibagian administrasi bukan di jabatan Fungsional

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengatakan 64 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) memiliki kompetensi yang rendah.

Jumlah itu, kata Asman, tak termasuk tenaga kesehatan dan guru.

Hal itu disampaikan Asman saat memberikan pengarahan kepada pejabat eselon I-III Kementerian Dalam Negeri.

"64 persen kompetensi ASN kemampuannya hanya juru ketik. Bagaimana negara bisa maju," kata Asman di kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Mereka yang punya kemampuan terbatas itu, ujar Asman, tidak tahu harus berbuat apa-apa setelah sampai di kantor.

Menurut Asman, ASN Indonesia didominasi oleh kemampuan administratif. Asman menuturkan, jumlah ASN berkompetensi rendah yang relatif banyak ini sangat merugikan negara.

Padahal, tambah Asman, jika jumlah sebesar itu bisa berdaya dan punya kapasitas mumpuni untuk membangun negara, pemerintah tidak perlu menambah ASN.

"Saya melihat dulu kapasitasnya kemudian melihat penyebarannya, terus ada juga penyebaran yang numpuk," ucap Arman.

Untuk mengatasi kondisi ini, Asman mengatakan sedang menggagas program bersama Lembaga Administrasi Negera.

Para ASN itu akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

SILAHKAN DOWNLOAD APLIKASI BERITA PNS LANGSUNG DI HP ANDA MELALUI PLAYSTORE DAN DAPATKAN INFORMASI TERBARU DARI KAMI SEPUTAR BERITA PENDIDIKAN, GURU, PNS, TENAGA HONORER, DAN CPNS DISINI>> https://play.google.com/BERITAPNS.COM

"Setiap enam bulan sekali kami berikan kursus singkat sehingga nanti kebutuhannya kemana, kami arahkan kemampuannya kesitu. Kami tidak bisa mengurangin mereka. Kita harus upgrade kemampuan mereka," ujar Asman.

Sumber: kompas

terlepas dari benar apa tidaknya pernyataan dari Menpan-RB tersebut, mari kita PNS buktikan bahwa PNS adalah orang terpilih dan digaji dari uang rakyat berjuang keluarkan seluruh kemampuan untuk memajukan bangsa ini.

GAWAAT...RIBUAN PNS DISANKSI, 807 DIANTARANYA DIBERHENTIKAN

BERITAPNS.COM--Pemerintah cukup serius untuk menghentikan praktik KKN dan Pungli dilingkungan PNS baik itu PNS Pusat dan daerah dengan memberikan sanksi berat hingga Pemecatatan secara tidak terhormat.

Pernyataan Menteri PANRB Asman Abnur yang menegaskan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak main-main dengan perijinan harus dimaknai sebagai peringatan keras bagi aparatur negara, khususnya PNS. Kalau masih tetap bermain-main, pemerintah tidak akan kompromi, dan sanksi tegas menanti, mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat.

Apa yang disampaikan Menteri bukanlah ancaman kosong, karena dalam dua tahun terakhir, 2014 dan 2015 saja, pemerintah sudah menjatuhkan sanksi kepada 3.685 PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Dari jumlah itu 807 diantaranya diberhentikan sebagai PNS, 289 diantaranya diberhentikan tidak dengan hormat.

Mengutip data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengungkapkan, tahun 2014 tercatat ada 2.373 PNS yang dikenai sanksi disiplin, dan tahun 2015 turun menjadi 1.312 orang.

Dijelaskan, sanksi disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2010 tentang Disiplin PNS. Dalam PP tersebut, sanksi dikelompokkan menjadi tiga, yakni sanksi disiplin ringan, sanksi disiplin sedang dan sanksi disiplin berat.

Untuk sanksi disiplin berat terdiri dari lima jenis, yakni pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan satu tingkat, serta penurunan pangkat satu tingkat selama 3 tahun.  “Tercatat ada seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga orang PNS dikenai sanksi disiplin berat. Terbanyak diturunkan pangkatnya, dengan jumlah delapan ratus sembilan puluh dua orang PNS,” imbuh Herman.

Sementara sanksi disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala, dan penundan kenaikan pangkat. Sementara sanksi ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis hingga pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sebelumnya, Menteri PANRB Asman Abnur minta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak mempermainkan masyarakat terutama dalam hal pemberian layanan. Masyarakat menilai pelayanan  perizinan sering "diotak-atik" sehingga harus melalui birokrasi yang rumit dan membayar sejumlah uang yang tidak tercantum dalam standar pelayanan.

Menteri Asman juga meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif melakukan kontrol. Disampaikan, bahwa masyarakat bisa kapan saja dan dimana saja menyampaikan laporan secara cepat, antara lain melalui kanal LAPOR! (lapor.go.id), SMS ke 1708, atau melalui media sosial Twitter @LAPOR1708, atau melalui e-mail halomenpan@menpan.go.id. "Pemerintah sudah memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR!. Silahkan dimanfaatkan," ucapnya.

Sumber:menpan.go.id

Sambut MEA, BKD Akan Tes Kemampuan Bahasa Inggris PNS

BERITAPNS.COM-- Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah bergulir sejak awal 2016, tanpa kita pungkiri tenaga kerja asing sudah berdatangan di negara kita untuk mencari rejeki di negara kita tercinta ini. Kemampuan bahasa asing dalam hali ini bahasa inggris adalah kunci utama dalam keberhasilan menyambut MEA ini. Oleh karena itu PNS dalam hal ini juga sangat di tuntut untuk bisa bahasa inggris sehingga lebih mudah menjalankan tugasnya di Era di gital saat ini.

ASN Indonesia

Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kemampuan berbahasa Inggris para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Depok akan ditingkatkan.

Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), akan dilakukan uji kemampuan Bahasa Inggris untuk para ASN. "Kualitas kemampuan ASN yang akan ditingkatkan adalah kemampuan dalam Berbahasa Inggris," ujar Pelaksana Tugas Kepala BKD Kota Depok Widyati Riyandani di Balaikota Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (22/9).

Ujian ini, lanjut Widyati, akan dilaksanakan pada tanggal 29-30 September. Terkait nama para ASN yang akan diuji kemampuan berbahasa Inggris nya akan dikirimkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BKD yang lainnya, Widyati menginformasikan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok (Perwal) Nomor 28 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, banyak ASN yang saat ini telah mengajukan penyesuaian ijazah.

Jumlah yang melakukan pengajuan ke Badan Kepegawaian Daerah diluar dugaan.

Sebelumnya BKD hanya menargetkan 60 orang, namun pendaftar ujian penyesuaian berjumlah 160 orang.

Widyati menambahkan berkaitan dengan perwal tersebut, bagi ASN yang telah mengajukan Surat Keterangan telah Menempuh Pendidikan, saat ini pihak BKD tengah menyiapkan Perwal mengenai pendelegasian wewenang penandatangan surat tersebut.

"Untuk itu mohon bersabar untuk para ASN yang mengajukan," ujar Widyati.

Sumber; beritasatu.com

Semoga dengan adanya tes kemampuan bahasa inggris ini akan lebih meningkatkan kinerja ASN dalam visi membuat negara kita ini menjadi lebih maju.

Siapkan Diri Anda PNS Kedepan Akan Bekerja Seperti Pegawai Bank

BERITAPNS.COM--Pemerintah semakin menyoroti kinerja ASN yang harus dan akan segera dirombak agar nantinya Kinerja PNS tidak kalah dengan pegawai swasta.

Rapat menpan RB membahas peningkatan kinerja ASN

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk penguatan manajamen SDM Aparatur, namun tak dipungkiri disana-sini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan sharing knowledge dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Menteri PANRB Asman Abnur dalam berbagai kesempatan mengatakan agar ASN tidak boleh kalah dengan pegawai swasta, khususnya pegawai bank. Namun untuk mewujudkan semua itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. “Bagaimana kita membuat ASN yang modern. Kita perlu terus melakukan pengembangan pengelolaan SDM,” ujarnya dalam sharing knowledge dengan BRI di Kantor Kementerian PANRB, Senin (19/09).

Menteri Asman mengimbuhkan bahwa pemakaian sistem teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan. Dirinya menilai bahwa pemanfaatan IT yang maksimal dapat membantu dalam meningkatkan manajemen SDM dan berakibat pada peningkatan kinerja birokrasi. “Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat mengukur kemajuan yang signifikan terhadap sasaran organisasi. Bagaimana kita mengembangkan sistem itu,” imbuhnya.

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemakaian IT untuk mendukung e-goverment sangat diperlukan. Selain untuk manajemen SDM, hal ini juga akan berdampak pada pelayanan publik, dimana pemanfaatan IT dapat memudahkan dalam pelayanan.

BRI telah memiliki program manajamen SDM yang maju dengan memanfaatkan IT, dengan memanfaatkan Smart Card. Semua data kepegawaian tersentralisasi di sini. Selain sebagai kartu identitas, Smart Card ini juga dapat digunakan sebagai kartu debet, uang elektronik, dan kartu akses. Program ini dapat diakses melalui reader dan smartphone android. Selain itu, BRI memiliki aplikasi yang digunakan pegawai dan manajemen BRI untuk dapat mendukung operasional kepegawaian mauapun pekerjaan secara online dan paperless.

Di samping itu, BRI memiliki satelit tersendiri yang disebut Satelit BRIsat. Satelit ini dapat menghubungkan layanan perbankannya ke seluruh pelosok di Indonesia. Dengan menggunakan satelit ini, Kementerian PANRB berharap dapat memanfaatkan untuk menjangkau seluruh instansi pemerintah di Indonesia.

Kementerian PANRB akan terus berkonsolidasi dengan BRI untuk mengembangkan sistem IT dan berbagai program dalam hal manajemen SDM. “Biro SDM dan Umum bisa mengidentifikasi mana-mana saja yang dapat dilakukan untuk jangka pendek dan akhir tahun bisa di presentasikan ke Kementerian lain,” ujar Menteri Asman. Jika berhasil dikembangkan di Kementerian PANRB, Menteri Asman akan mencoba untuk mengembangkan secara nasional.

Sumber; menpan.go.id

Diharapkan dengan adanya perubahan pola Kerja dari manual ke berbasis e-goverment di harapkan akan meningkatkan kinerja PNS.

Maryono,PNS Yang Luar Biasa Dengan Ijazah SMP Titi Karir di Birokrasi Hingga Golongan IV/c

BERITAPNS.COM---Kinerja PNS tidak hanya diukur oleh jenjang pendidikan, loyalitas seorang PNS adalah kunci kemajuan Birokrasi kita.

Maryono

Tekun, semangat dan loyalitas menjadi bekal bagi Maryono menjalani karir di birokrasi, meski saat awal menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), ia hanya bermodalkan ijazah SMP dan menduduki jabatan sebagai kurir. Selama 37 tahun lebih 7 bulan ia berkarir, pada 1 Oktober 2016 ia akan memasuki masa purnabakti dalam posisi jabatan terakhir Kepala Sub Direktorat Arsip Kepegawaian Elektronik pada Direktorat Arsip Kepegawaian II dengan pangkat pengabdian golongan IV/c dan telah mengantungi penghargaan Satya Lencana X tahun, XX tahun dan XXX tahun.

Saat diwawancara tim website BKN di ruang kerjanya, Senin (19/9/2016) Maryono berujar, sesungguhnnya saat mendaftar sebagai CPNS, ia sudah mengantungi ijazah SMA. Namun saat lowongan CPNS dibuka, hanya ada formasi untuk lulusan SMP. “Dorongan keluarga agar saya menjadi PNS cukup kuat dan itu memotivasi saya untuk masuk ke dalam dunia birokrasi. Sehingga walau saya hanya bisa menggunakan ijazah SMP, saya optimistis mendaftar. Tetapi optimisme itu saya sertai komitmen untuk serius bekerja dan terus menambah kemampuan dengan melanjutkan jenjang pendidikan hingga level yang lebih tinggi,” jelas Maryono.

Ditanya apa kiat yang menjadi pegangan sehingga dapat sedemikian tekun bekerja di birokrasi, Maryono mengatakan passion di dunia kepegawaian dan komitmen dia untuk bergegas menyelesaikan segala amanah membuat ia tidak bosan dan terus semangat mengabdi serta meningkatkan kompetensi. “Karena saya memang suka dengan dunia ini, saya jarang merasa lelah.Padahal saat saya harus melanjutkan sekolah hingga meraih gelar master, saya menjalani itu selepas bekerja di kantor. Tapi alhamdulillah semua itu bisa saya jalani. Gelar Msi saya pun saya peroleh setelah tepat menjalani kuliah selama 2 tahun, tidak molor, meski saat itu usia saya sudah 47 tahun,” ujarnya.

Selain Maryono, terdapat empat pegawai lain di lingkungan BKN yang juga memasuki masa purnabhakti per 1 Oktober 2016 (rincian liat tabel). Kelima pegawai tersebut mengikuti acara pelepasan pensiun, Senin (19/9/2016) selepas mengikuti upacara bendera. Acara pelepasan saat itu dipimpin oleh Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN, Iwan Hermanto di ruang data gedung I lantai II, Kantor Pusat BKN.

Sumber: bkn.go.id

Semoga kisah PNS diatas menjadi inspirasi kita bersama sebagai PNS untuk meningkatkan kinerja kita bagi kemajuan Nusa dan Bangsa

Inilah Data Hasil Survei Kinerja PNS Dari Kemenpan-RB, Hasilnya Sungguh Memprihatinkan

BERITAPNS.COM---Pihak Kemenpan-RB baru-baru ini merilis hasil survey mengenai kinerja ASN/PNS di seluruh indonesia. Hasilnya masih sangat jauh dari harapan PNS yang mempunyai kinerja sesuai harapan baru 40%.

gambar ilustrasi ASN Indonesia

Ternyata, hanya 40 persen pegawai negeri sipil (PNS)  yang memiliki keahlian dan kecakapan tertentu dalam bekerja.

Sementara,  60 persen sisanya hanya pandai kemampuan administrasi. 

Data tersebut didapat melalui hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan  Apartur  Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB).

“Banyak saat ini ASN yang tidak memiliki spesifikasi keahlian tertentu, ini menjadi perhatian kita,”ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Asman Abnur ditemui wartawan dalam kegiatan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unand di Kryiad Bumiminang Hotel, Rabu (14/9).

Karena kondisi itu, saat menjalankan pekerjaannya, banyak hal yang tidak diketahui oleh ASN tersebut. 

Selain itu saat berada di kantor, ASN juga kerap tidak berinovasi dan menciptakan gagasan terbaru dalam bekerja.

Untuk kedepan Kemenpan RB melakukan perekrutan ASN atau PNS yang betul-betul memilki spesifikasi kehalian tertentu. 

Selain itu perekrutan yang dilakukan  juga harus disesuaikan dengan kebutuhan di instansi tertentu

Misalnya Kementerian Pertanian membutuhkan tenaga pertanian, maka harus ditempatkan orang yang ahli di bidang pertanian didalamnya. “Jadi Proses rekrutmen kedepan harus diperbaiki,” ujarnya.

Katanya, salah satu cara agar penempatan ASN itu sesuai dengan kemampuannya, Kemenpan RB akan memberikan perlakukan khusus terhadap mahasiswa yang lulus dengan nilai tertinggi atau cumlaude. 

“Mereka yang cumlaude itu nantinya akan jadi prioritas kita,” tukasnya.

Jika itu sudah dilakukan, para ASN yang ada di Indinesia akan mampu bersaing di kancah internasional, karena Indonesia bukan bersaing dengan Negara kecil dari segi kemampuan sumberdaya manusianya melainkan juga bersaing dengan Negara besar 

“Jadi ASN Indonesia harus bertaraf internasional,” tukas Asman Abnur.

Pihaknya juga berusaha  agar proses perekrutan ASN  harus lebih bagus sehingga ASN yang ada nantinya memiliki inovasi, ide, gagasan dan mampu menciptakan pekerjaan buat dirinya serta anak buahnya.

“Ketika mereka sudah berada di kantor, mereka sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar ASN yang ada tidak boleh kalah dengan pegawai swasta seperti pegawai bank.

Karena dari survey yang dilakukan kinerja ASN jauh kalah dibandingkan dengan pegawai swasta.

“ASN tidak boleh kalah dengan pegawai swasta,” ujarnya. 

Dari data yang didapat sejumlah media masa di  Kemenpan RB, hingga Desember 2015,  tercatat sebanyak 4.498.643 jumlah PNS di Indonesia.

Dari data tersebut,  sebanyak 20,94 persen para PNS tersebar di pegawai instansi pemerintah pusat, dan 79,06 persen merupakan PNS yang bekerja di pemerintah daerah.

Sementara sebanyak 476.574 PNS menduduki jabatan struktural, 2.300.350 PNS menduduki jabatan fungsional tertentu. Dari jumlah itu, 1.678.966 orang diantaranya merupakan guru. 

Jabatan lainnya,yakni perawat, dosen, bidan, penyuluh pertanian, dokter, penyuluh KB, dan lainnya.

Di sisi lain PNS yang menduduki jabatan fungsional umum tercatat sebanyak 1.721.719 orang.

Sebanyak 430.026 orang diantaranya merupakan staf atau administrasi umum, 147.087 orang tenaga kependidikan. 

Jabatan lainnya terdiri dari pengolah data atau operator komputer, pengelola keuangan, tenga kesehatan, penganalisis, dan lainnya.

Dari total jumlah PNS atau ASN yang ada di Indonesia tersebut bari 40 persen yang memiliki kecakapan dan keahlian tertentu di bidangnya. 

Untuk itu, Menpan RB berharap agar ASN dapat bekerja maksimal dan mampu berinovasi serta memberi gagasan dalam kinerja yang dilakukan.

Sementara itu, dari data yang didapat, dalam waktu lima tahun kedepan 2015-2020,  Sebanyak 752.271 Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan pensiun.

Sementara itu Pengamat Pemerintahan Rusdi Lubis mengatakan, banyaknya PNS yang tidak berinovasi menjadi persoalan yang sangat ruwet.

Ia menilai hal itu terjadi karena banyak PNS atau ASN yang bertugas tidak di bidang yang semestinya dia berada. kondisi itu terjadi bisa saja disebabkan oleh buruknya sistem perekrutan yang dilakukan.

"Mungkin perekrutan yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah yang benar, makanya banyak PNS yang tidak berinovasi,"ujarnya.

Untuk itu yang harus dilakukan kata Rusdi Lubis, unsur pimpinan itu harus melakukan pembinaan terhadap PNS yang tidak mampu berinovasi tersebut agar dapat bekerja maksimal.

Selain itu unsur pimpinan juga harus berani memberikan penghargaan bagi PNS yang berkinerja sangat baik. 

Selain itu unsur pimpinan  juga harus tegas memberikan sanksi terhadap PNS yang melanggar aturan atau berkinerja malas. 

Jika hal itu dilakukan maka semangat kerja  para PNS yang ada akan semakin tinggi dan dengan sendirinya mereka akan akan berinovasi dengan sendirinya.

Sumber; jpnn.com

Semoga dengan adanya hasil survei mengenai Kinerja PNS ini akan membuka mata hati para PNS untuk lebih meningkatkan kinerja nya....